Pemerintah Harus Menyadari Masyarakat untuk Tidak Menggarap dari Awal

“Kalaulah pemerintah dari awal melindungi usahanya dan membina atau menyadarkan masyarakat jangan menggarap atau tidak mengusahai lahan yang bukan miliknya, pasti tidak akan repot pemerintah seperti Menko Mahfud MD menyelesaikan masalah PTPN VIII,”

Korwil PMPHI Sumut Drs Gandi Parapat

Tanah yang diusahai BUMN/PTPN bukan miliknya, mereka hanya pekerja jadi tidak ada hak atau kewenangan mereka menjual lahan tersebut.

“Saat ini seolah-olah memiliki atau menjaga lahan yang diberikan untuk diusahai dan hasilnya untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Gandi, Sabtu (26/12/2020).

Sehubungan dengan  perkembangan jumlah Penduduk dan kebutuhan pembangunan lahan-lahan BUMN/PTPN banyak yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum baik perorangan maupun kelompok/lembaga. “Dalam hal masyarakat memanfaatkan tanah-tanah tersebut pasti pihak pemerintah daerah melihat dan mengetahui,” imbuhnya.

Saat ini menjadi masalah nasional, lanjutnya, tanah yang diusahai PTPN VIII sebagian menjadi untuk kepentingan warga dipermasalahkan sampai Menkopolhukam Mahfud MD dihadapkan untuk menyelesaikannya.

Jadi menurut PMPHI SU untuk menyelesaikan masalah lahan yang dikelola BUMN/PTPN semua itu sederhana tidak perlu berpolemik pemerintah dengan warga masyarakat. Semua itu tergantung keinginan tulus oknum pemerintah menyelesaikannya. angan semata-mata orang atau masyarakat yang disalahkan pemerintah.

Pertama, pemerintah harus koreksi diri atas kesalahannya tidak menata lahan dengan efektif dan efisien melalui PTPN. Bisa dikatakan apabila pemerintah tidak setuju dengan orang atau kelompok yang sudah mengelola memanfaatkan lahan tersebut sehingga banyak orang yang berhasil atau pintar dan bermanfaat kepada bangsa dan negara, tapi karena ada masalah sehingga pihak pemerintah mempermasalahkan hal tersebut dengan menggunakan tenaga PTPN.

Kalaulah pemerintah dari awal melindungi usahanya dan membina atau menyadarkan masyarakat jangan menggarap atau tidak mengusahai lahan yang tidak miliknya pasti tidak akan repot pemerintah seperti Menko Mahfud MD menyelesaikan masalah PTPN VIII. Masalah PTPN bukan hanya 8, di SUMUT juga pasti ada masalah PTPN, jadi jangan hanya masalah PTPN VIII yang diselesaikan. (Penulis adalah Koordinator PMPHI Sumut Gandhi Parapat)