Habiskan Rp392 Juta, Website DPRD Sumut tak Update

Sumutcyber.com, Medan –  Pengelolaan website DPRD Sumut untuk peliputan kinerja dewan tak sesuai dengan anggaran yang telah dihabiskan.

Dimana, website DPRD Sumut hanya formalitas saja dan tidak informatif. Padahal anggaran yang dihabiskan cukup fantastis.

Bacaan Lainnya

Seperti hasil penelusuran kalangan wartawan DPRD Sumut pada website tersebut pada Jumat (8/1/2021) sekira pukul 14.00 wib, khususnya pada bagian kanal struktur susunan fraksi belum terupdate. Padahal hasil paripurna dewan di awal Desember 2020 kemarin, telah mengumumkan pergantian susunan Alat Kelengkapan Dewan dan fraksi.

Seperti pada susunan Fraksi Partai Golkar, website dewan masih juga belum mencantum nama ketua fraksi. Begitu juga nama Sekretaris Fraksi Partai Golkar, website dewan juga masih mencantumkan nama Zainuddin Purba, SH. Padahal nama Ketua dan Sekretaris Fraksi Golkar saat telah dijabat oleh Irham Buana Nasution dan Dody Taher.

Pada susunan Fraksi Nusantara, website masih mencantumkan nama Jafaruddin Harahap dan Zeira Salim Ritonga, seharusnya  Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU dipimpin Ir Loso.

Fraksi PKS masih juga mencantumkan nama Misno sebagain ketua yang seharusnya dijabat Ir Jumadi sebagai ketua.

Padahal, pihak sekretariat telah mengalokasikan dana biaya jasa tenaga peliput sebesar Rp392 juta diluar gaji staf honor. Dana tersebut disinyalir diperuntukkan bagi para honorer yang yang meliput kegiatan dewan, seperti rapat komisi hingga paripurna, yang hasilnya atau informasi yang diperoleh dimasukkan ke website.

Selain mengalokasikan belanja tenaga peliput, pihak Sekretariat juga mengalokasikan  belanja bahan publikasi dan dokumentasi sebesar Rp432 juta. Namun, besarnya dana belanja dikeluarkan pihak sekretariat tersebut, ternyata tidak mampu dalam mengelola situs tersebut, bahkan kesannya asal jadi

Menanggapi hal ini, Nuraini yang saat ini menjabat Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Sumut (sebelumnya Kabag Informasi dan Protokol) mengatakan, belanja tenaga peliput tersebut untuk gaji tenaga kontrak di humas sebanyak 11 orang selama 12 bulan.

“Itulah gaji bulanannya tak ada yang lain. Bisa dikonfirmasi ke bendahara,” katanya.

Disebutkan Nuraini, tenaga peliput bertugas meliput kegiatan paripurna, RDP dan lain-lain untuk di website, bukan merilis berita ke wartawan.

“Salah satu tugas mereka meliput kegiatan Paripurna, RDP dan lain-lain untuk di website,” katanya lagi. (SC03)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *