Sumutcyber.com, Medan – Network For Indonesian Demokracy Sociaty (Netfid) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menggelar dialog publik bertema “Menangkal Isu Politik Identitas, Informasi Hoaks dan Radikalisme Jelang Pemilu 2024” di Amaliun Convention Hall Kota Medan, Jumat (2/12/2022).
Dialog publik Netfid Sumut diikuti perwakilan mahasiswa dari berbagi kampus di Kota Medan, perwakilan pimpinan Cipayung Plus Sumut dan Kota Medan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kawasan Kota Medan, insan pers , organisasi pemantau Pemilu di tingkat Provinsi Sumut dan Kota Medan, serta perwakilan partai politik.
Ketua Umum Netfid Indonesia Dahlia Umar MA dalam dalam sambutannya menyampaikan, politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan dari satu kelompok karena memiliki kesamaan indentitas atau karakteristik baik berbasis pada ras, etnis jender atau agama
”Politik indentitas ini sudah dilakukan untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya sudah dilakukan dengan tujuan yang baik yakni berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan ini politik identitas yang baik. Akan tetapi kalau untuk menghambat dan menjadikan perpecahan suatu bangsa itu merupakan politik identitas yang salah dan harus ditolak,“ tegasnya .
Ketua Netfid Sumut Azlansyah Hasibuan dalam sambutannya menyampaikan, tujuan dialog ini untuk mempererat kembali hubungan kebangsaan sesama anak bangsa demi terciptanya demokrasi yang baik pada Pemilu 2024 mendatang.
“Netfid Sumut hadir sebagai lembaga pegiat demokrasi yang akan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat,” kata Azlan.
Netfid Sumut, tambah Azlan, akan melakukan upaya yang kongkrit demi terwujudnya demokrasi yang baik sehingga Pemilu 2024 berjalan dengan sukses.
“Sejatinya pemilu ini adalah untuk memilih pemimpin yang punya ide dan gagasan yang baik untuk kemajuan bangsa Indonesia,” tutup Azlan Hasibuan.
Sementara itu, narasumber mewakili Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) Kombes Dwi Indra Maualana SIK menyampaikan “Polri dilarang keras terlibat politik praktis dan jika personel terlibat tindak pidana tentu tentu akan ditindak tegas.
“Ini komitmen Polri untuk mewujudkan Polri yang responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan (Presisi). Memang politik itu tidak terlepas dari kepentingan. Namun politik identitas akan terhempang jika semua pihak berperan aktif termasuk anak-anak muda yang hadir di tempat ini,” kata Direktur Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sumut ini.
Narasumber lainnya, Muhammad Safii Sitorus dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sumut memamaparkan bahwa tugas dan fungsi Komisi Informasi ialah menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Namun bicara Pemilihan Umum (Pemilu) maka kami bertanggungjawab atas terwujudnya budaya keterbukaan demi kemajuan bangsa kita,” kata Syafii.
Sedangkan Komisioner Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumut Agus Salam Nasution dalam materinya menyampaikan perlunya edukasi seperti ini untuk terus memberikan pelajaran yang produktif terhadap masyarat demi lancarnya pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
“Bawaslu yang juga tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mengharapkan, jika masyarakat menemukan hal yang sangat merugikan demokrasi atau menghambat berjalannya Pemilu nanti segeralah melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang dan kepada kami yang tergabung dalam Gakkumdu,” kata Salam Nasution.
Sementara itu Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) H Muhammad Dawam MH menuturkan terkait aspek utama menangkal isu politik identitas. Sebab, politik identitas merupakan sikap yang mengedepankan golongan atau simbol untuk mendapatkan pengaruh politik.
“Dalam praktiknya mari kita sama sama melakukan pengawasan dan tentunya wawasan ideologi kebangsaan harus membumi untuk mengatasi politik identitas dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia,” terangnya.
Hasanul Jihadi, wakil ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Medan meyampaikan politik identitas, info hoaks dan radikalisme juga jadi isu yang populer di Sumatera Utara.
Tapi yang menarik, pemikiran dan perilaku politik masyarakat Sumatera Utara terus bertambah cerdas. “Ditambah dengan kondisi yang sangat heterogen, terbiasa hidup dengan banyak perbedaan, maka tiga isu yang kita yakini sangat berbahaya itu tidak akan laku ‘dijual’ di Sumut jelang maupun saat pelaksanaan Pemilu 2024 nanti,” tegasnya. (SC08)
