Sumutcyber.com, Simalungun – Seiring dengan adanya larangan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar maupun Pertalite menggunakan jerigen atau tempat lainnya, Anggota DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah dan Intansi terkait agar tidak mempersulit pemilik kapal tradisional dan para petani untuk pembelian Bahan Bakar Minyak
Demikian disampaikan Gusmiyadi Politisi muda Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Provinsi Sumatera Utara menanggapi sejumlah keluhan pemilik Kapal Tradisional dan para Petani di Kawasan Danau Toba, Minggu (10/04/2022).
“Terkait dengan isu larangan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar maupun Pertalite tidak boleh menggunakan jerigen, Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum serta Intansi terkait agar meluruskan issu yang berkembang sehingga tidak menjadi polemik di masyarakat khususnya di kalangan pemilik tractor dan Kapal Pariwisata di Kawasan Danau Toba,” ujar Gusmiyadi
Gusmiyadi juga menjelaskan, Dalam Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Tertanggal 23 Maret 2022, Nomor 541 / 3268 tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu, Jenis Minyak Solar (BBM) Bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara “Dalam poin empat juga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut
Poin Nomor ( 3 ) Untuk keperluan Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi Air dan Pelayanan Umum Dilarang menggunakan JBT Jenis Minyak (BBM) Solar Bersubsidi tanpa melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi dan Dinas yang berwenang.
Poin empat (4) Pembelian dengan menggunakan jerigen atau sejenisnya DILARANG, kecuali untuk keperluan usaha sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga) dengan syarat melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi terkait dan Dinas yang berwenang.
“Lima ( 5 ) Penerbitan Surat Rekomendasi yang dimaksud pada poin 3 dan 4 mengacu kepada Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi dari Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu “Dari poin 3, 4 dan 5 sudah jelas diperbolehkan,” tegas Gusmiyadi.
Lebih lanjut, Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) menekankan Dinas-Dinas yang terkait agar jangan mempersulit para masyarakat mengurus izin surat rekomendasi “Jangan lagi dipersulit masyarakat ditengah sulitnya ekonomi,” tegas Gusmiyadi.
Sementara itu, Pjs Branch Manager Rayon III Medan Ahmad Fernando ketika dikonfirmasi juga memperbolehkan pembelian Bahan Bakar Minyak namun harus membawa Surat Rekomendasi dari Dinas yang berwenang.
Ahmad Fernando juga menjelaskan, memang benar ada larangan menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi termasuk Kendaraan Dinas milik Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, TN/Polri DILARANG menggunakan JBT Jenis Minyak Solar Bersubsidi, KECUALI kendaraan pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam dan mobil pengangkut sampah dan lainnya.
“Untuk keperluan Dunia Pertanian, Transportasi Air yang menyakut keperluan masyarakat umum diperbolehkan asalkan dapat menunjukkan surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian kepada kepihak SPBU pasti dilayani dan untuk keperluan Pertanian bisa menunjukkan surat rekomendasi dari Camat,” ujar Pjs Branch Manager Rayon III Medan Ahmad Fernando. (SC-K7TG)
