Sumutcyber.com, Medan – Laporan reses Tahun Sidang III Daerah Pemilihan (Dapil) 8 (delapan) Kepulauan Nias dari 3-12 Maret 2021-2022 telah dibacakan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (23/3/2022).
Hadir Wakil Ketua DPRD Sumut Irham Buana, perwakilan gubernur Sumatera Utara dan para anggota DPRD Sumut dari masing-masing fraksi.
Diatas podium, Megawati Zebua memaparkan kondisi yang dialami masyarakat Nias, mulai dari Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat dan Kotamadya Gunung Sitoli.
Dimana, lanjut Mega, dari catatan reses masing-masing dewan, terdapat permasalahan yang belum ditangani secara serius. Seperti keberadaan Bandara Silambo Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, kerusakan infrastruktur jalan, peningkatan pariwisata, jembatan yang masih seadanya, normalisasi sungai, keberadaan ruang belajar baru pada SMK/SMA, pemberian bantuan sosial ke masyarakat mulai PKH dan lainnya dan keterlambatan gaji Guru Tidak Tetap (GTT) SMK/SMA.
“Dari semua catatan reses itu, saya mendesak agar pemerintah Sumatera Utara ikut berperan meneruskan pembangunan bandara yang tidak selesai tersebut. Karena, sudah hampir 7 tahun kondisi terbengkalai, padahal sudah ada anggaran kabupaten disitu (bandara). Bahkan, pada pra musrembang di kabupaten Nias Selatan, gubernur telah memerintahkan agar pembangunan bandara dilanjutkan,” ungkap Mega usai membacakan laporan reses.
Politisi partai Golkar itu juga menerangkan kalau selama ini masyarakat Nias masih mengandalkan banydara Binaka yang ada di Gunung Sitoli. Sehingga, jarak tempuh bandara ke ke daerah lain sangat jauh.
“Kalau saja bandara Silambo selesai, maka akses menuju kedaerah lain akan menjadi singkat dan perekonomian rakyat akan terdongkrak secara signifikan,”katanya.
Selain itu, jelas Megawati, dengan keberadaan Bandara silambo di Nias Selatan, dinyakini akan mampu meningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Akan banyak pusat-pusat kuliner terbangun, termasuk pusat-pusat pariwisata.
“Itu sangat diharapkan masyarakat. Padahal, dukungan masyarakat sudah ada, dengan menswadayakan tanahnya untuk dibangun sebuah bandara, tapi sayangnya belum juga terealisasi hingga kini,” kesal Mega.
Selain mengenai bandara, Mega juga berharap kepada dinas pendidikan Sumut untuk membayar keterlambatan honor para Guru Tidak Tetap (GTT) SMA/SMK. Karena, honor tersebut merupakan hak yang tidak boleh terlambat, karena menyangkut kebutuhan para guru sehari-hari.
“Sayangnya, pihak dinas tidak hadir saat paripurna ini. Begitupun kita sudah masukkan catatan itu pada laporan reses untuk disampaikan kepada gubernur,” ucapnya.
Diakhir penyampaiannya, Mega meminta kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk konsen membenahi Sumatera Utara, terutama bagi masyarakat di Kepulauan Nias. Karena, Kepulauan Nias memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebelumnya, DPRD Sumut dan Pemprovsu menggelar rapat Paripurna dalam laporan reses II Tahun Sidang III 2021-2022. Diawali pembacaan laporan dari Daerah Pemilihan (Dapil) 1 hingga 12. Yang dibacakan pada perwakilan masing-masing Dapil. (SC03)
Komentar