Dairi – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kolaborasi Anak Bangsa (Kolega) bekerja sama dengan organisasi Cipayung Plus, yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Dairi, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara, menggelar kegiatan serap aspirasi bertajuk Rekonstruksi Demokrasi Indonesia dalam Bingkai Kolaborasi di Dillys Pizza Andaliman, Sidikalang, Selasa (22/10/2024).
Direktur Utama Kolega, Psalmen Padang, menyampaikan bahwa tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menyerap pendapat masyarakat, khususnya pemuda, terkait kualitas demokrasi dan sistem pemilu di Indonesia. Kegiatan ini juga bertujuan mendorong pelaksanaan Pilkada Serentak yang lebih bersih, transparan, dan adil. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi Cipayung dan Bawaslu untuk memperkuat peran pemuda dan mahasiswa dalam menjaga demokrasi di tengah dinamika politik Indonesia.
“Kami ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda, untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Pilkada 2024 adalah momen penting, dan suara pemuda sangat menentukan arah masa depan bangsa,” ujar Psalmen.
Dalam diskusi tersebut, Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Dairi, Andi Silalahi, menegaskan peran mahasiswa sebagai agen perubahan dan pengawas moral dalam proses demokrasi.
“Kami, sebagai bagian dari organisasi Cipayung, berkomitmen mengawal jalannya Pilkada agar tetap demokratis dan bebas dari praktik-praktik kecurangan. Kami juga mengajak pemuda untuk lebih kritis dalam menilai calon pemimpin,” kata Andi.
Ia juga menekankan bahwa kampanye politik harus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat memahami visi dan misi yang diusung oleh para pasangan calon.
Sementara itu, Kader PMII Dairi, Edi Berutu, menyampaikan kekhawatirannya mengenai tingginya praktik politik uang yang masih terjadi, terutama di Dairi, yang membuat masyarakat jenuh terhadap politik.
“Oleh karena itu, saya berharap Bawaslu Sumut dapat mengawasi Pilkada dengan ketat dan tanpa pandang bulu, agar rasa jenuh masyarakat terhadap kondisi politik bisa berkurang dan mendorong partisipasi aktif dalam Pemilu dan Pilkada,” ujar Edi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPC HMI Dairi, Dike Simbolon, sepakat dengan Edi mengenai maraknya politik uang. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh HMI di Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat, masih banyak ditemukan modus politik uang yang berbalut tradisi lokal.
“Kami di HMI telah melakukan survei opini publik yang menunjukkan bahwa politik uang masih menjadi masalah utama, sehingga penting bagi kita untuk menjaga stabilitas dan mencegah penyelewengan dalam pemilihan,” kata Dike.
Koordinator Bidang Pemilu dan Pilkada Kolega, Arthur, menekankan pentingnya menolak godaan materi berupa uang yang dikonversi dengan pilihan politik.
“Partisipasi masyarakat bukan hanya sebatas mencoblos, tetapi juga memastikan proses Pilkada berjalan sesuai aturan,” tegas Arthur.
Saut Boangmanalu, Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Sumatera Utara, yang hadir sebagai pembicara kunci, menekankan pentingnya pengawasan kolaboratif dalam proses pemilu. Menurutnya, pengawasan partisipatif dari masyarakat, terutama pemuda, akan memperkuat legitimasi pemilu.
“Kami di Bawaslu terbuka untuk segala bentuk kolaborasi. Tugas kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendidik pemilih agar melek politik dan paham hak-hak mereka. Kami bertanggung jawab atas terlaksananya demokrasi yang sehat di Sumut, terutama di Dairi,” tutup Saut. (SC-Romi)
