Sumutcyber.com, Medan – Kenaikan biaya haji tahun 2023 yang diusulkan oleh pemerintah ternyata mendapat reaksi keras Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Medan.
Hal.ini disampaikan Ketua Fraksi DPRD Medan, Syaiful Ramadhan dengan menyatakan, penolakan itu menindaklanjuti arahan dari DPP PKS Pusat yang menolak kenaikan biaya haji.
“Secara tegas kami dari Fraksi PKS pusat juga menolak kenaikan biaya haji tersebut,” tegas Syaiful kepada pers, Senin (23/1/2023).
Disebutkan kenaikan biaya haji sebesar Rp 69,2 juta untuk masyarakat Indonesia yang perekonomiannya mulai bangkit pasca dihantam pandemi Covid-19 jumlahnya terlalu tinggi.
Jika pun pemerintah, lanjutnya ingin menaikkan biaya haji, seharusnya tidak meningkat secara signifikan.
“Secara hitung-hitungan fraksi PKS dari pusat pastilah mempunyai data. Dan informasi yang saya dapatkan itu masih terlalu tinggi,” terangnya.
Padahal, kata Syaiful, biaya haji tersebut masih bisa diperbantukan dari pemerintah.
Dirinya menilai, usulan kenaikan biaya haji juga terkesan dilakukan secara mendadak.
“Kan kasihan juga teman-teman kita jauh jauh hari sudah menyiapkan dan mendaftar dengan baiya yang meningkat, otomatis membuat mereka berfikir ulang untuk naik haji,” ujarnya.
Kenaikan biaya haji ini sudah pasti berdampak pada penurunan calon jemaah di tahun 2023 ini.
“Itu sudah pasti, karena mereka sudah menghitung misalnya yang berangkat tahun ini, nah itu mereka yang berangkat sudah berhitung-hitung. Kalaupun ada kenaikan itu tidak terlalu signifikan,” jelasnya.
Ia pun berharap, dampak kenaikan biaya haji tersebut jangan sampai membuat calon jemaah mencari pinjaman agar tetap bisa berangkat ke Tanah Suci.
Dirinya berharap pemerintah sebaiknya terlebih dahulu mengkaji secara rinci anggaran haji.
“Kami harapkan pemerintah Indonesia khususnya Menteri Agama untuk menghitung ulang atas jumlah kenaikan yang ditawarkan,” pungkasnya. (SC-Ndo)
