Sumutcyber.com, Medan – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Ari Wibowo mengapresiasi pernyataan tegas Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang akan mengakomodir pembangunan sesuai potensi daerahnya.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 di Hotel Santika Dyandra, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Kamis (8/4/2021).
Pernyataan ini, menurut Ari Wibowo, sebagai wujud penegasan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, tidak membeda-bedakan kab/kota di Sumut. “Jadi jangan ada daerah-daerah itu merasa dibeda-bedakan atau mengkaitkan-kaitkan dengan hasil Pilgubsu kemarin. Pernyataan Pak Edy jelas, akan mengakomodir daerah yang membutuhkan pembangunan sesuai potensinya,” imbuhnya.
Dia juga meminta kab/kota tidak menunggu roti atau kue pembangunan, namun aktif menjemput pembangunan yang sesuai dengan keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing. “Kalau kita mau pembangunan, jangan menunggu kue, tidak ada istilah bagi-bagi kue, keunggulan dan potensi daerahnya masing-masing,” tuturnya.
Dia juga menambahkan, Fraksi Gerindra sangat mendukung program yang menjadi visi misi gubernur dan wakil gubernur Sumut, mengingat banyaknya ketertinggalan pembangunan infrastruktur maupun SDM.
“Pak Gubernur sangat berupaya membuat Sumut bermartabat, karena kecintaannya pada Sumut. Oleh karena itu, fraksi Gerindra meminta eksekutif mencari peluang sumber PAD, seperti pajak kendaraan bermotor, tambang, izin genset dan lainnya. Karena pembangunan memerlukan dana yang besar,” katanya sembari meminta kepala dinas atau OPD melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang tidak penting.
Sementara itu, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi NasDem Rony Reynaldo Situmorang mengatakan, NasDem selaku partai pengusung Eramas (Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah) di Pilgubsu lalu, sampai saat ini tetap konsisten mendukung kebijakan gubernur. “Namun, kami tetap mengawal dan mengkritisi kebijakan jika ada yang tidak tepat untuk kepentingan masyarakat Sumut,” tegasnya.
Rony juga mempertanyakan rencana pembangunan tol Medan-Berastagi yang disampaikan Gubernur dalam Musrenbang kemarin. “Rencana pembangunan tol Medan-Berastagi itu yang disampaikan gubernur di Musrenbang mudah-mudahan didapat dari sumber yang valid, karena Bappenas tahun lalu saat kunjungan Komisi D, menyebutkan, pembangunan tol Medan-Berastagi belum visible atau belum layak dibangun, tetapi model jalan layang,” imbuhnya.
Dia juga meminta Pemprovsu lebih kreatif dalam menggali sumber PAD, untuk meningkatkan pendapatan Sumut. “Kita tidak bisa pungkiri pajak sangat erat kaitannya dengan pembangunan, maka sumber-sumber PAD,” ungkapnya.
Begitupun, lanjutnya, Pergubsu no 1 tahun 2021 tentang Juklak PBB-KB (Petunjuk pelaksanaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) untuk wilayah Sumut dari 5 persen menjadi 7,5 persen belum pas diberlakukan saat ini. “Kita mendukung, tapi momentumnya saat ini tidak pas. Untuk memenuhi kebutuhan vital saja masyarakat sangat kesulitan. Tunggulah sampai perekonomian stabil, makanya saya bilang momentumnya belum tepat walaupun PBBKB provinsi lain sudah ada yang 7,5 persen daerah lain,” tuturnya.
Dia juga meminta Pemkab/pemko lebih aktif berkoordinasi dengan Pemprovsu. “Pembagian ‘kue’ pembangunan harus tepat guna dan sasaran, kemudian bantuan keuangan provinsi kembali dimunculkan karena itu langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dia juga mendukung pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), namun menurutnya itu bukan prioritas utama, mengingat masih belum tercapainya jalan mantap 100 persen dan lainnya. “Output dari BLK itu ke mana? kalau tidak ada yang menerima mereka kerja. Lebih baik Pemprovsu bantu modal usaha dan mendidik para UMKM untuk membuat produk yang inovatif, jadi melahirkan interpreneur baru, bukan pekerja,” tambahnya. (SC03)
