Sumutcyber.com, Medan – Wali Kota Medan Bobby Nasution berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di Pemko Medan salah satunya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan. Hal ini untuk meningkatkan laju perekonomian di Kota Medan.
Bobby Nasution menyampaikan itu saat menggelar rapat bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumut terkait Exit Meeting Pemeriksaan BPK atas Kinerja Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, di Kantor Wali Kota Medan, Senin (6/9/2021).
Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan beserta jajarannya, Wali Kota Medan mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI perwakilan Provinsi Sumut ini menjadi bagian penting dalam perbaikan dan percepatan pembenahan DPMPTSP.
Pemeriksaan ini dilakukan bukan karena kondisi OPD tersebut buruk, melainkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebab di tengah pandemi covid-19 saat ini masyarakat tidak hanya ingin Pemko Medan fokus mengatasi permasalahan covid-19 saja tetapi juga fokus terhadap peningkatan pelayanan lainnya termasuk pelayanan perizinan.
“Saya mengucapkan terimakasih kepada BPK yang melakukan pemeriksaan, pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan OPD tersebut terhadap masyarakat karena masyarakat ingin proses perizinan di Kota Medan berjalan dengan cepat sehingga dapat menunjang percepatan perekonomian di kota Medan,” kata Bobby Nasution didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Erisda Hutasoit dan Plt Inspektur, Laksamana Putra.
Dalam rapat yang digelar sesuai dengan penerapan protokol kesehatan ini, Bobby Nasution juga berpesan kepada Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Erisda Hutasoit yang baru menjabat agar secepatnya membenahi OPD yang saat ini di pimpinnya.
“Ini menjadi tugas ibu untuk membenahinya, saya percaya dengan kemampuan ibu,” pesan Bobby Nasution.
Dalam rapat tersebut, Bobby Nasution juga menanggapi beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan terkait dengan pemeriksaan permulaan yang telah dilakukan sembari melakukan diskusi bersama dengan seluruh peserta rapat yang hadir.
Sebelumnya Kepala BPK RI perwakilan Sumut, Eydu Oktain Panjaitan menjelaskan BPK RI perwakilan Sumut melakukan pemeriksaan dengan memfokuskan dua hal yaitu penanaman modal dan perizinan. Selain itu ada empat hal penting dalam dilakukannya pemeriksaan diantaranya terkait kelembagaan yang kuat dan regulasi, kegiatan pengembangan iklim yang kondusif, promosi penanaman modal serta pengendalian dan pengawasan.
“Sedangkan untuk rencana jadwal pemeriksaan selanjutnya akan dimulai bulan ini, dimulai dari persiapan pemeriksaan terinci, pelaksanaan pemeriksaan terinci, penyusulan laporan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir penyerahan laporan hasil pemeriksaan,” jelasnya.
Sementara itu ditempat yang sama, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Erisda Hutasoit mengatakan pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Sumut sangat membantu dalam perbaikan layanan. Dirinya juga menyadari bahwa DPMPTSP merupakan entry point investasi berbasis layanan. Untuk itu telah disiapkan langkah-langkah percepatan layanan baik dari sisi regulasi dan kelembagaan dengan mengacu kepada Permendagri 25 tahun 2021.
“intinya adalah bagaimana mendekatkan layanan kepada masyarakat, perbaikan SOP dan standar pelayanan, pengembangan aplikasi untuk lebih user friendly dan informatif kepada pemohon serta menumbuhkan inovasi berkelanjutan dalam pelayanan,” jelas Erisda. (SC01)
