Tokoh Agama Garda Terdepan Cegah Politik Identitas dan Isu SARA di Pemilu 2024

Sumutcyber.com, Medan – Tokoh agama dan masyarakat diharapkan berada di garda depan mencegah penggunaan politik identitas dan isu SARA di Pemilu 2024.

Hal itu dikatakan Ketua PW Ikatan Sarjana Nadhlatul Ulama (ISNU)  DR Nisful Khoiri dalam diskusi publik Peran Penyelenggara dan Tokoh Agama dalam Menghadapi Isu SARA dan Politik Identitas di Pemilu 2024, Rabu (18/5) di Medan.

“Tokoh agama harus berada di depan dalam pencegahan politik identitas dan politisasi SARA dalam menuju Pemilu 2024. Maka itu, isu krusial ini harus terus menerus dibicarakan,” kata Nisful yang juga Wakil Rektor III UIN Sumut.

Nisful yang berbicara dalam diskusi publik bersama Anggota KPU Sumut Yulhasni dan Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Situmorang, menyampaikan bahwa menjaga kesatuan dan kerukunan di masyarakat merupakan tujuan dalam persoalan politik identitas dan isu SARA di Pemilu 2024.

Sementara itu Anggota Bawaslu Sumut Suhadi Situmorang menegaskan lembaganya secara terus menerus melakukan program pencegahan dan penindakan terhadap penggunaan isu SARA dan politik identitas.

Dikatakannya, Bawaslu Sumut serta jajarannya tetap memberikan perhatian khusus terhadap hal tersebut sebagai bagian membangun sistem peringatan dini (early warning system) di Pemilu 2024. Suhadi juga menegaskan, upaya-upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum pemilu, menjadi domain Bawaslu Sumut.

Diskusi publik yang dilaksanakan Mitra Reseach Center (MRC) dihadiri oleh kalangan pegiat dan pemerhati Pemilu di Sumut. Hadir Korda JPPR Sumut, Darwin Sipahutar, Direktur JaDi Sumut, Nazir Salim Manik, Choking Susilo Sakeh (Sedulur Selawase), Zakaria Rambe (Korps Advokat Alumni UMSU), Potan Edy Siregar (PCNU Medan) serta para aktivis mahasiswa.

Direktur Eksekutif MRC Ghazali Taroreh menyebutkan kegiatan diskusi ini dilaksanakan oleh MRC sebagai upaya merangkul semua pihak untuk melakukan pencegahan politik identitas dan isu SARA di Pemilu 2024. MRC juga concern dalam penggalangan isu-isu kepemiluan dengan tujuan mendorong pelaksanaan Pemilu yang lebih baik. (SC06)