Sumutcyber.com, Pakpak Bharat – Tim Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melakukan evaluasi di Kabupaten Pakpak Bharat di Aula Bale Sada Arih, Selasa (14/6/2022).
Evaluasi ini dalam rangka perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor, Wakil Bupati Pakpak Bharat H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Ketua TP PKK Pakpak Bharat Ny. Juniatry Franc Bernhard Tumanggor, Ketua Pokja Bunda PAUD Pakpak Bharat Prof. Sri Minda Murni, M.Pd, Penjabat Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu, S.Pd, MM, para perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Anak Pakpak Bharat, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, pemerhati anak, insan pers dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Sementara itu Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Robert Sitinjak mengikuti kegiatan ini melalui aplikasi virtual zoom meeting.
Dalam kegiatan ini,.Bupati Pakpak Bharat bahwa pelaksanaan Veifikasi Lapangan Hybrid ini haruslah dipandang sebagai suatu motivasi dalam upaya pemenuhan hak anak.
“Verifikasi Lapangan Hybrid ini hendaknya dipandang sebagai upaya pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia, khususnya anak Kabupaten Pakpak Bharat yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,” ungkap Bupati.
Bupati juga menjelaskan, pihaknya akan terus berupaya mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak, hal ini dilaksakan dengan penyusunan berbagai program pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh anak tanpa terkecuali.
Menjelang usia Kabupaten Pakpak Bharat yang ke 19 Tahun, saya akan terus mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus berbenah samapai ketingkat Desa, demi perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah anak, bahwa seluruh program pembangunan ini harus bisa dinikmati setiap anak tanpa terkecuali, walaupun disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat menuju Kabupaten Layak Anak ini masih membutuhkan penanganan serius dan kerja keras bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh sebab itu kami akan terus berbenah menuju terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tentang perlindungan anak,” ungkap Bupati.
Sementara itu Ketua Gugus Tugas Perwujudan Kabupaten Layak Anak Pakpak Bharat, Harison F Sirumapea dalam acara ini memaparkan banya hal yang telah dan sedang lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam upaya perwujudan Kabupaten ini sebagai salah satu Kabupaten Layak Anak secara nasional. Dia juga menjelaskan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bagi kebutuhan anak dipandang dari porsi anggaran APBD yang tersedia dalam upaya pemenuhan ruang bagi anak di Kabupaten ini. (SC-Dem)
