Sumutcyber.com, Medan – DPRD Sumut minta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menganggarkan untuk penambahan peralatan penanganan bencana di Sumatera Utara pada APBD 2022, terutama daerah-daaerah yang rawan bencana yang perlu menjadi perhatian khusus.
“Penambahan anggaran untuk peralatan penanganan bencana itu merupakan salah satu rekomendasi hasil rapat kerja DPRD Sumut, minggu lalu di Sibolangit,” ujar Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting kepada wartawan, Jumat (1/10/2021) di gedung wakil rakyat Jalan Imam Bonjol Medan.
Dikatakan Baskami lagi, penambahan anggaran tersebut untuk mendukung kinerja BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Sumatera Utara dalam menangani bencana di Sumatera Utara, karena ada beberapa daerah termasuk rawan bencana.
“Jika peralatan menangani bencana ditamabah, tentu akan memudahkan petugas menangani ketika terjadi bencana,” ungkapnya.
Dengan adanya penambahan peralatan penanganan bencana, menurut Baskami Ginting, di setiap titik lokasi rawan bencana, seperti longsor, banjir dan lainnya bisa diletakkan alat-alat berat untuk menanggulangi bencana, sehingga masyarakat tidak terganggu terlalu lama. Seperti di jalan lintas Medan-Berastagi ada beberapa titik lokasi rawan longsor dan pohon besar-besar yang tumbang, sudah saatnya distandbykan peralatan, sehingga kemacetan tidak terlalu panjang dan lama.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menyebutkan poin lain yang terpenting direkomendasikan DPRD Sumut, agar BPBD Provsu membuat program pelatihan penanganan bencana ke masyarakat sebagai cadangan sukarelawan bencana di Sumatera Utara. Menunjang program ini, diminta BPBD Sumut membuat anggarannya di tahun anggaran 2022.
Karena selama ini, kata Baskami Ginting, masyarakat yang ikut menjadi sukarelawan membantu korban bencana masih belum melakukan sesuai standar operasional bencana alam, sehingga umumnya sifatnya lebih banyak menunggu instruksi setelah bencana terjadi. “Jika mereka sudah dilatih, tentu masyarakat dapat dengan cepat dan sigap melakukan penanggulangan sembari menunggu bantuan dari pemerintah,” ujarnya lagi. (SC03)
