Medan – Penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di Sumatera Utara.
Saat ini, prevalensi stunting di provinsi tersebut berada di angka 18,9 persen.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen, dengan serangkaian strategi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Drs. Basarin Yunus Tanjung, M.Si mengatakan, anggaran penanganan stunting yang digunakan pada tahun ini merupakan revisi dari anggaran tahun sebelumnya.
“Di tahun ini kita review lagi mana yang betul betul bisa mendukung program stunting tersebut. Apalagi kita targetnya harus 14 persen dari 18,9 persen saat ini,” ujarnya, Jumat (31/5/2024) siang.
Dia juga mengaku, belum lama ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan rapat koordinasi yang melibatkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perwakilan Sumut dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas PMD, Dinas Pendidikan, dan Dinas KB, untuk menyelaraskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan.
Gubernur Sumatera Utara, sambung dia, menekankan pentingnya prioritas penanganan stunting dalam rapat tersebut.
“Dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, program ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pelaksanaan penimbangan serentak balita pada bulan Juni di seluruh posyandu.
“Penimbangan serentak ini akan dilakukan di semua kabupaten dan kota di Sumatera Utara, dengan pusat kegiatan di Deliserdang. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai kondisi balita di wilayah tersebut,” sambungnya.
Menurut dia, petugas nantinya akan melakukan penjemputan langsung ke rumah balita yang belum tertimbang berdasarkan data yang ada.
Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan anak-anak yang berusia di atas tiga tahun merasa malu untuk datang ke posyandu.
“Kecenderungan masyarakat ini kalau sudah usianya 3 tahun keatas biasanya anak-anak nya sudah malu dibawa ke Posyandu, sehingga dari segi sosialnya ini yang harus kita sosialisasikan,” sebutnya.
Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pentingnya penimbangan balita di posyandu terus digencarkan untuk mengatasi kendala sosial ini.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim menyampaikan, penyelenggaraan rapat koordinasi TPPS tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 merupakan rapat paling penting dan paling strategis, mengingat pada bulan Oktober yang akan datang akan dilakukan evaluasi RPJM nasional 2020-2024.
“Ini merupakan titik paling krusial. Artinya ini akan menentukan posisi Provinsi Sumatera Utara, baik secara nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menentukan posisi kita tersebut bahwa pelaksanaan evaluasi akhir pencapaian percepatan penurunan stunting sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2024. Kalau dihitung sejak hari dan bulan ini kita hanya punya waktu untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting hanya tinggal 4 bulan lagi yaitu bulan Juni Juli Agustus dan September. Pertanyaan paling penting paling krusial dalam konteks seperti ini adalah mampukah kita Provinsi Sumatera Utara dapat mencapai preferensi stunting mencapai angka 14%, seperti telah ditetapkan sebagai ukuran capaian secara nasional dari tata capaian percepatan penurunan samping secara nasional,” ujar Munawar.
Munawar melanjutkan, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi penurunan preferensi stunting yang cukup tajam. Akan tetapi pada tahun 2023 yang lalu penurunan angka stunting terjadi hanya sebesar 0,1% atau menjadi 21,5%, di mana sebelumnya ditargetkan pada tahun 2023 dapat turun lebih cepat lagi, sehingga on the track pada tahun 2024 bisa mencapai target yang diharapkan yaitu 14% secara nasional.
Sementara itu, preferensi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SKI 2023 adalah sebesar 18,90%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebanyak 2,2% meskipun masih termasuk dalam kategori on the track, tetapi masih membutuhkan upaya dan kerja keras untuk mencapai target 14% pada tahun terakhir ini. (SC03)
Komentar