Sumutcyber.com, Pakpak Bharat – Sekda Pakpak Bharat, Jalan Berutu dan didampingi para pimpinan OPD menerima sejumlah perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan Pakpak Bharat (AMPPPB) saat melakukan aksi damai di depan perkantoran Bupati Pakpak Bharat.
Dihadapan Perwakilan masyarakat yang mengatasnamakan AMPPPB, Sekda Bersama Kadis Kominfo Agusman Harapan Padang, langsung menemui AMPPPB dan mengajak perwakilan masyarakat tersebut ke Ruang Nusantara, Komplek Perkantoran Bupati Pakpak Bharat, Kamis (13/10/22).
Sekda Kabupaten Pakpak Bharat, mengatakan sebenarnya Bupati dan wakil Bupati Pakpak Bharat ingin langsung bertemu dengan AMPPPB, namun karena Bupati saat ini, Kamis (13/10) sedang berada di Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Medan sebagai tindak lanjut terhadap akses akses jalan di wilayah Pakpak Bharat termasuk jalan yang baru putus di Kec.STTUJehe, Kabupaten Pakpak Bharat.
Menanggapi beberapa pernyataan sikap yang disampaikan oleh AMPPPB kepada Pemkab Pakpak Bharat, Jalan Berutu mengatakan Pemkab Pakpak Bharat tidak anti kritik, justru kritik itu penting buat pemerintah untuk bisa mengevaluasi program program atau SDM yang mana saja mesti harus diperbaiki dan akan ditindak lanjuti asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan atau regulasi yang ada.
Salah satu permintaan AMPPPB, terkait seringnya Bupati Keluar Daerah, Jalan Berutu menjelaskan, bahwa melihat kondisi Pakpak Bharat dimana APBD dan PAD Pakpak Bharat kecil, maka untuk mendukung program daerah Bupati harus banyak melakukan koordinasi dan komunikasi diluar daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta CSR untuk mendukung program-program pembangunan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kalau terus Bupati di daerah ini, bagaimana bisa mendapat dukungan program dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” jar Jalan Berutu.
Dalam hal memperioritaskan ASN putra / daerah dalam menduduki jabatan eselon, Sekda mengatakan bahwa ada regulasi yang mendasari bagaimana bisa duduk di jabatan tinggi pratama, eselon III dan jabatan tertentu, harus memenuhi ketentuan dan regulasi yang ada.
“Kita ini adalah bagian dari NKRI tentu peraturan berlaku diseluruh Indonesi. Kami perlu membenahi ASN supaya bisa mempunyai kopetensi yang sama dan memenuhi regulasi sehingga bisa didudukkan sesuai dengan porsinya. namun ini bisa sebagai bahan perhatian kami bagaimana mempertimbangkan regulasi itu dengan tidak melanggar peraturan yang ada,” katanya.
Lanjut Sekda Jalan Berutu, semua program pemerintah pasti dilaksanakan dengan pro rakyat, contoh bantuan beasiswa saat ini dianggarkan 8,4 M/pertahun dalam membantu masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi.
“Intinya arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Pakpak Bharat dilaksanakan sesuai dengan yang sudah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat,” kata Jalan Berutu.
Penyampaian aspirasi ini berlangsung damai, petugas kepolisian dari Polres Pakpak Bharat, Kodim 0206/DR, Satpol PP tampak berjaga jaga disekitar lokasi aksi damai. (SC-Dem)
