Medan – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatera Utara, Nezar Djoeli, menyampaikan apresiasi terhadap pernyataan Wali Kota Medan yang menegaskan bahwa proses lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemko Medan bebas dari praktik transaksional dan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Nezar menilai komitmen tersebut sebagai langkah positif menuju pemerintahan yang bersih dan berintegritas. “Pernyataan Wali Kota Medan menunjukkan semangat membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di era kepemimpinan Rico dan Zaki ke depan,” ujar Nezar saat diminta tanggapannya oleh wartawan, Selasa (27/5/2025).
Namun, Nezar juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap panitia seleksi (pansel) agar tidak ada celah bagi oknum-oknum yang mencoba bermain dalam proses tersebut. Ia pun mendorong keterlibatan aparat penegak hukum (APH) sebagai pengawas eksternal.
“Wali kota dan wakil wali kota Medan harus melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, inspektorat, bahkan bila perlu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjadi supervisi dalam proses lelang jabatan ini,” tegasnya.
Menurut Nezar, keterlibatan APH akan memastikan transparansi dalam seleksi, serta menghilangkan potensi fitnah dan spekulasi di kemudian hari. “Kalau proses ini diawasi dengan baik, rakyat bisa melihat sendiri transparansi seleksi dan orang-orang yang terpilih pun pasti akan punya komitmen membangun Medan,” tambah Nezar yang juga merupakan mantan anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014–2019.
Sebagai partai yang kini memiliki fraksi di DPRD Kota Medan, PSI Sumatera Utara berkomitmen untuk terus mengawal integritas pemerintahan daerah, terutama dalam program-program strategis seperti lelang jabatan dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. (SC03)
