Medan – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Evaluasi Realisasi APBD dengan kepala daerah, Rabu (24/12/2025).
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas juga mengikuti rapat tersebut secara Daring. Rico Waas didampingi Sekretaris Daerah Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra Siregar, Inspektur Erfin Fachrurazi, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah M. Agha Novrian.
Rapat tersebut menitikberatkan pada penguatan fleksibilitas APBD, percepatan realisasi belanja, serta solidaritas antardaerah dalam penanganan pasca-bencana.
Mendagri Pastikan Anggaran Tidak Terduga Rp268 M Sudah Diterima 3 Provinsi Terdampak Bencana
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya koordinasi anggaran pasca-bencana, khususnya melalui fleksibilitas penggunaan APBD. Ia mengimbau pemerintah daerah terdampak bencana melakukan pergeseran anggaran di awal tahun dengan mengalihkan program yang tidak prioritas untuk membiayai kebutuhan mendesak melalui Belanja Tidak Terduga (BTT).
Sebagai payung hukum, pemerintah pusat akan menerbitkan dua surat edaran, masing-masing terkait perubahan program anggaran tahun berjalan bagi daerah terdampak bencana serta penyesuaian APBD di awal tahun sesuai kondisi lapangan, termasuk kerusakan infrastruktur yang bersifat total.
Selain penanganan pasca-bencana, Mendagri juga meminta daerah mempercepat realisasi pendapatan dan penyerapan belanja sebelum akhir tahun anggaran. Percepatan ini dinilai penting untuk memastikan pembayaran kontrak pekerjaan dan gaji pegawai berjalan tepat waktu, sekaligus menjaga peredaran uang di masyarakat agar aktivitas ekonomi daerah tidak terhambat.
Pemerintah pusat, lanjut Tito, melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, akan memberikan dukungan teknis bagi daerah yang mengalami kendala administratif, termasuk dalam pelaporan. Pemerintah juga mengupayakan tambahan anggaran dari pusat maupun provinsi untuk membantu daerah terdampak bencana.
Dalam konteks pengelolaan fiskal yang lebih luas, Tito mendorong solidaritas antardaerah. Ia mengimbau daerah dengan kapasitas fiskal kuat dan simpanan anggaran besar untuk membantu daerah lain yang mengalami keterbatasan melalui mekanisme transfer yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Mendagri juga menegaskan pentingnya pencapaian target pendapatan daerah mendekati atau melampaui 100 persen serta mendorong realisasi belanja agar peredaran uang di masyarakat tetap terjaga. “Lebih dari 50 persen pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Karena itu, belanja pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mampu menjaga agar uang beredar dan konsumsi masyarakat tetap berjalan,” ujar Tito.
Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh dua mesin utama, yakni belanja pemerintah dan aktivitas sektor swasta. Belanja daerah menjadi pemicu penting agar sektor swasta, termasuk UMKM, tetap hidup dan berkembang.
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) disebut sebagai indikator bergeraknya sektor riil di daerah. Namun demikian, Tito mengingatkan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan yang hanya ditopang sektor padat modal belum tentu berdampak luas bagi masyarakat, berbeda dengan sektor riil seperti pariwisata, perdagangan, dan UMKM yang lebih inklusif.
Menutup arahannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan insentif fiskal sekitar Rp1 triliun bagi daerah berprestasi dalam pengelolaan APBD yang direncanakan cair pada Januari. Ia juga mengimbau kepala daerah menjaga keseimbangan fiskal, menghindari defisit maupun penumpukan anggaran, serta tetap menunjukkan empati dan ketertiban menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya bagi masyarakat di daerah terdampak bencana. (SC03)
