Dairi – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sumatera Utara menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Dairi dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga legislatif daerah.
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, DPRD Dairi dinilai mengalami stagnasi bahkan kemunduran dalam tiga fungsi pokoknya, yakni legislasi, pengawasan, dan anggaran.
Dalam fungsi legislasi, DPRD dianggap mandul karena tidak mampu menghasilkan produk peraturan daerah yang signifikan dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya inisiatif dan minimnya komitmen dalam merespons persoalan riil di lapangan.
Sementara itu, fungsi pengawasan juga dinilai tidak maksimal. Berbagai persoalan publik, mulai dari pengelolaan anggaran hingga isu strategis daerah, tidak mendapatkan pengawasan serius dan berkelanjutan. Hal ini menimbulkan kesan DPRD kehilangan perannya sebagai representasi rakyat dalam memastikan akuntabilitas pemerintah daerah.
DPD KNPI Sumut menyoroti pula kecenderungan sebagian anggota DPRD yang lebih mengutamakan perjalanan dinas dibandingkan kerja substantif. Perjalanan dinas yang seharusnya menjadi sarana peningkatan kapasitas dan studi komparatif, justru terkesan hanya rutinitas administratif tanpa output yang jelas.
Ironisnya, intensitas perjalanan dinas yang tinggi tidak sebanding dengan capaian kinerja. Tidak terlihat dampak signifikan maupun inovasi kebijakan dari kunjungan tersebut, sehingga menimbulkan persepsi publik bahwa perjalanan dinas hanya formalitas administratif semata.
Arifatullah Manik, fungsionaris DPD KNPI Sumut dan putra asli Kabupaten Dairi, menegaskan kondisi ini tidak boleh dibiarkan.
“Sebagai putra daerah, saya prihatin melihat kinerja DPRD Dairi hari ini. Fungsi legislasi tidak berjalan, pengawasan lemah, dan masyarakat tidak merasakan dampak nyata dari keberadaan wakil rakyat. Ini kemunduran serius,” tegas Arifatullah.
Ia menambahkan, fasilitas negara bagi anggota DPRD harus dimanfaatkan untuk kerja nyata, bukan sekadar perjalanan dinas tanpa hasil jelas. “Rakyat butuh bukti kerja, bukan formalitas. Perjalanan dinas harus memiliki output yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan,” lanjutnya.
DPD KNPI Sumut mendesak DPRD Kabupaten Dairi segera melakukan evaluasi internal, memperbaiki kinerja, dan kembali menegakkan fungsi sebagai lembaga representatif yang berpihak kepada rakyat. KNPI menegaskan akan terus mengawal dan mengkritisi setiap kebijakan publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. (SC-Romi)
