Berastagi – Ketua Umum DPP PKB, A. Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), meminta para kader PKB yang menjabat sebagai kepala daerah (eksekutif) dan anggota legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota) periode 2024-2029 untuk fokus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan Muhaimin Iskandar dalam sesi ceramah umum di acara Sekolah Pemimpin Perubahan (SPP) yang dihadiri oleh Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terpilih dari wilayah IV, yang meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan Kepulauan Riau, di Bukit Kubu, Berastagi.
Muhaimin menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia telah berkembang dengan baik meski masih menghadapi banyak tantangan. Namun, demokrasi ini telah memungkinkan rakyat biasa untuk bisa menjadi seorang menteri, kepala daerah, atau anggota legislatif.
“Oleh karena itu, para pemimpin PKB yang telah mendapat kepercayaan dan amanah dari rakyat, baik di eksekutif maupun legislatif periode 2024-2029, harus bersatu, berjuang, dan menjaga amanah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Gus Muhaimin.
Gus Muhaimin juga menekankan bahwa PKB kini bukan lagi milik masyarakat Pulau Jawa saja, tetapi telah merata di seluruh provinsi di Indonesia, mencakup semua suku dan agama. Ia mencontohkan Kabupaten Samosir di Sumut, di mana mayoritas penduduk suku Batak memilih PKB hingga partai ini memperoleh 6 kursi dan menduduki posisi Ketua DPRD Kabupaten Samosir.
Sementara itu, Wakil Ketua DPW PKB Sumut, Drs. Syaiful Syafri, MMA, menyampaikan bahwa para peserta SPP PKB tidur dengan menggunakan sistem tenda. “Ada 248 peserta yang terdiri dari Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan Kota dari wilayah IV, yaitu Aceh, Sumut, Riau, Sumbar, dan Kepulauan Riau,” kata Syaiful.
Menurut Syaiful, para peserta yang merupakan calon pemimpin dari PKB ini dididik untuk disiplin oleh instruktur dari Rindam I/BB. Materi terkait pemerintahan, legislatif, dan kesejahteraan rakyat disampaikan oleh tokoh-tokoh nasional dari PKB seperti H. Abdul Halim Iskandar, yang juga Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), H. Hanif Dakhiri, Menteri Tenaga Kerja RI 2009-2014, H. Cucun Ahmad S dari DPR RI, dan lainnya. (SC08)
