Sumutcyber.com, Medan – Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara (Sumut), Drs Gandi Parapat, menyatakan perlawanan masyarakat Melayu di Rempang menimbulkan keprihatinan semua pihak, khususnya masyarakat Indonesia.
Seperti diketahui masyarakat Melayu di Rempang menolak pembangunan Rempang Eco City, yakni rencana proyek pengembangan wilayah yang mencakup sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang akan diintegrasikan.
“Kami berharap kepada pihak terkait jangan gampang sekali menyatakan perlawanan masyarakat itu telah disusupi provokator. Ingat pembangunan itu untuk siapa, kalau tidak berguna bagi rakyat lebih baik jangan dipaksakan, karena pemerintah hadir untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegas Gandi, Senin (18/9/2023).
Drs Gandi Parapat selaku suku Batak di media telivisi, dan membaca berita serta banyaknya video yang tersebar di media, ikut merasa prihatin dengan kejadian tersebut, bagaimana bisa kampung tua yang telah dihuni ratusan tahun lalu kini akan dikosongkan, padahal selama ini masyarakat setempat tidak pernah kisruh, hidup rukun dan damai dipulau tersebut.
“Kejadian Rempang ini akan sama seperti pulau Komodo nantinya, di Pulau Komodo masyarakat juga sudah tidak bisa berbuat apa, karena akan dibangun dinasti wisata bartaraf internasional. Kejadian ini meningkatkan keprihatinan kami khususnya masyarakat Melayu,” imbuhnya.
“Terlepas benar salah pertarungan masyarakat Melayu Rempang, kami menyakini semua suku atau kelompok masyarakat sekarang merasa was was, apakah akan ada giliran untuk digusur? Padahal menurut kami Situs-situs atau tempat yang bersejarah seperti Rempang harus dipelihara sebagai kekayaan budaya dan sejarah masa lampau,” sambungnya lagi.
Sebab, katanya, Indonesia ini diakui oleh dunia karena dalam sebuah Negara bernama Indonesia hidup berbagai macam suku, yang mendiami tempat tempat terpencil sebagai mata dan telinga pemerintah bila ada penyusupan musuh. Keutuhan negara atau suku yang ada di Negara ini adalah sebuah kekayaan dan identitas bangsa Indonesia seperti bangsa bangsa lain di dunia.
“Kalaupun hanya ribuan masyarakat Melayu yang mengalami penderitaan itu, kami menyakini semua suku di Indonesia ini menyesalkan peristiwa itu,” imbuhnya.
“Kami tidak berani menyalahkan pihak-pihak tertentu tapi sangat menyesalkan peristiwa itu, kami hanya bisa membantu masyarakat Melayu melalui Doa, agar saudara-saudara yang mengalami masalah tersebut selalu sehat,” sambungnya lagi.
Dia meyakini Suku Melayu/masyarakat Melayu yang melakukan perlawanan banyak yang memahami situasi dan kondisi Negara kita ini.
“Pihak tertentu hendaknya dapat melakukan pendekatan secara soft terhadap masyarakat setempat, agar masyarakat yang tergusur dari tanahnya tidak melakukan perlawanan, sebab harus diingat pemerintah ada karena adanya masyarakat. Jadi masalah suku Melayu di Batam/ Riau adalah pelajaran sangat berharga bagi pemerintah,” tegasnya.
“Kami mohon kepada Presiden Jokowi tarik semua aparat batalkan pembangunan itu. Harus malu kita kepada diri kita sendiri di sana bukan perang. Kalau harus dibangun, pindahkan ke tempat yang Presiden janjikan ke masyarakat ke lahan 500 meter kepada masyarakat yang akan digusur,” tutupnya sembari mengatakan, tempat bersejarah atau tempat suku-suku Indonesia harus dipelihara. (SC03/rel)