Sumutcyber.com, Medan – Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, MA, dorong Gubernur Sumut mengevaluasi kinerja Kadis Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumut, Mulyadi Simatupang.
Dia menilai, tingginya Silpa DAK, rendahnya serapan anggaran dan tidak optimalnya sosialisasi Kartu Nelayan jadi bukti buruknya kinerja Mulyadi Simaputang. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD KNPI Sumut, Ronggur Raja Doli Simorangkir, MA, Rabu (30/10).
“Bagaimana program kesejahteraan nelayan yang digaungan Eramas bisa terwujud jika Kadisnya saja tidak mampu mensosialisasikan Kartu Nelayan. KNPI Sumut yakin hanya 70 ribu nelayan saja yang punya Kartu Nelayan dari total 250 ribu nelayan yang ada di Sumut,” kata Ronggur.
Kata dia, padahal Kartu Nelayan itu jadi solusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, karena dengan kartu itu nelayan bisa menerima solar subsidi untuk kapal, mendapat asuransi kecelakaan, dan mendapat pelatihan keterampilan nakhoda kapal. Lanjutnya, atau bedah saja RPJMD Pemprov terkait program untuk nelayan, tidak ada satupun yang berdampak bagi nelayan.
Menurutnya, belum lagi soal silpa DAK Rp3,5 Miliar yang diperuntukan untuk pengadaan kapal pengawas dan rendahnya serapan anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Untuk mengadakan 2 buah kapal pengawasan saja tidak mampu, padahal itu anggarannya dari pusat. Ini adalah hal yang sangat fatal, didaerah lain DAK itu betul-betul digunakan untuk daerah, di kita malah DAK itu disia-siakan, kedepan mungkin ini bisa mempengaruhi pusat dalam memberi DAK yang peruntukan nya untuk perairan dan kelautan kita, imbasnya kan jadi ke nelayan ,’ kata Ronggur.
Ia menambahkan, berdasarkan data yang ada, ternyata serapan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan juga sangat rendah. Katanya, indikasinya hanya dua, Kadisnya yang tidak tau kerja sehingga tidak mampu menjalankan dan membuat program, atau Kadisnya yang malas kerja sehingga program yang ada seadanya saja dikerjakan.
Jawaban Kadiskanla
Menanggapi hal ini, Kadis Kelautan dan Perikanan Sumut Mulyadi Simatupang mengatakan, kritikan ini menjadi masukan untuk lebih baik lagi ke depan dan bekerja maksimal lagi dalam rangka mensejahterakan nelayan.
“Adanya kritikan ini karena mereka juga sayang dengan Sumut khususnya para nelayan, tentunya sayapun mengucapkan terima kasih atas atensi terhadap para nelayan,” katanya, Kamis (4/11/2021).
Dalam kesempatan itu juga, dia menyampaikan, beberapa program yang sudah dilaksanakan tahun anggaran 2021. Di antaranya
1. Program asuransi nelayan tujuannya memberi perlindungan bagi nelayan sebanyak 10 ribu nelayan karena resiko menjadi nelayan sangat tinggi.
2. Program bantuan alat penangkapan ikan tujuannya membantu nelayan dalam rangka perekonomian disamping itu mengurangi penggunaan alat tangkap yang dilarang seperti trawl.
3. Program bantuan kapal penangkapan ikan 6 gt, tujuannya membantu meningkatkan pendapatan nelayan tradisional.
4. Program konservasi di laut (rumpon, rumah ikan) dan di perairan umum sungai dan danau (restocking) tujuannya untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan.
5. Program Pengawasan, (pengadaan kapal pengawasan) tujuannya untuk melindungi sumberdaya perikanan dari upaya pencurian ikan serta penangkapan dari alat tangkap yang dilarang seperti trawl.
6. Program bantuan benih dan pakan ikan tujuannya untuk meningkat ekonomi masyarakat pembudidaya ikan sekaligus ketahanan pangan.
7. Program penataan KJA di Danau Toba tujuannya mengendalikan dan menata KJA sesuai zonasi dan mengurangi KJA dalam rangka mendukung pariwisata.
“Masih banyak lagi, intinya tentu program dan kegiatan ini juga disesuaikan dengan plafon atau alokasi dana yang ada di Diskanla smakin banyak dana tentu semakin banyak masyarakat terbantu. Begitu juga terkait PAD bahwa Diskanla salah satu OPD yang termasuk penyumbang PAD di Pemprovsu, sejak 2018 sampai saat ini PAD setiap tahun meningkat,” sebutnya.
“Terkait adanya kritikan OPD Diskanla merupakan OPD terburuk kalau saya sebagai kepala OPD harus kita ambil positifnya yaitu yang belum baik harus diperbaiki, yang masih lemah harus dikuatkan, yanh belum optimal harus dimaksimalkan, Intinya kritikan ini saya jadikan masukan untuk kedepannya lebih baik lagi, untuk itu saya ucapkan terima kasih,” demikian Mulyadi. (SC03)
