Medan – Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Dewi Fitriana, mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk menjalankan program Sekolah Gratis yang direncanakan mulai semester kedua tahun ini, khususnya di wilayah Kepulauan Nias.
“Disdik ini darimana mendapatkan sumber dana untuk Sekolah Gratis? Saat ini Badan Anggaran DPRD sedang memanas karena adanya pergeseran anggaran antardinas, yang sampai hari ini pun tidak bisa dijelaskan oleh para OPD,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu dalam rapat dengar pendapat, Rabu (16/7/2025).
Dewi juga menyoroti kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran program tersebut. Ia menekankan pentingnya keterlibatan Komisi E dalam setiap tahap pembahasan.
“Katanya ada beberapa SMA, SMK, dan SLB yang akan dibantu. Kami dari legislatif harus mengetahui hal itu terlebih dahulu. Jangan sampai Disdik baru memberi tahu setelah sistemnya berjalan, seperti kejadian sebelumnya,” tegasnya.
Ia berharap Dinas Pendidikan bisa bersikap lebih terbuka dan komunikatif dalam penyusunan program yang menyangkut kepentingan publik.
“Apalagi program ini sedang dalam tahap perencanaan. Harus match, karena ini untuk rakyat, untuk anak bangsa. Jangan tiba-tiba dijalankan tanpa perencanaan yang matang,” imbuh Dewi.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander, menjelaskan bahwa program Sekolah Gratis akan mulai dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2025/2026, yakni pada Januari 2026. Karena itu, anggarannya akan dimasukkan dalam APBD murni tahun 2026, bukan melalui Perubahan APBD (P-APBD) tahun berjalan.
“Sumber dananya akan masuk di anggaran tahun 2026, bukan di P-APBD. Karena program ini baru terlaksana awal Januari 2026. Sebab, tahun ajaran berbeda dengan tahun anggaran,” kata Alexander.
Ia menambahkan, informasi tersebut juga telah disampaikan kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution, termasuk alasan pemilihan Kepulauan Nias sebagai daerah pertama penerima manfaat, yakni karena masuk kategori 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Sumut ini unik. Di satu sisi ada daerah metropolitan, tapi juga punya wilayah 3T. Kepulauan Nias masuk dalam kategori tersebut,” jelasnya.
Alexander menegaskan bahwa program Sekolah Gratis tidak akan mengganggu program lain di Disdik, seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB). Ia menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun kebutuhan program secara rinci, termasuk penyesuaian antara jumlah rombongan belajar (rombel) dan ketersediaan ruang kelas.
“Program ini merupakan prioritas Pak Gubernur melalui Dinas Pendidikan, agar ada perbaikan menyeluruh, baik dari segi akses maupun infrastruktur pendidikan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sumut, HM Subandi, turut menyoroti pergeseran anggaran di berbagai OPD. Ia meminta agar Dinas Pendidikan tidak melakukan hal serupa.
“Saat rapat Banggar, banyak pergeseran anggaran yang tidak bisa dijelaskan oleh OPD. Saya ingatkan agar jangan sampai terjadi di Disdik, karena bisa berantakan nanti sekolah-sekolah dan anak-anak Sumut,” kata politisi Partai Gerindra itu.
Subandi menyebut program Sekolah Gratis sangat penting karena merupakan amanat undang-undang. Namun ia mempertanyakan mengapa Kepulauan Nias dipilih terlebih dahulu dan dari mana sumber dana awalnya.
“Apakah diambil dari ‘mangkuk’ yang sama? Jangan sampai hanya memindahkan, bukan menambah anggaran. Itu sama saja,” pungkasnya. (SC02)
