Dairi – Bupati Dairi Vickner Sinaga melakukan kunjungan kerja ke Jakarta untuk bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Selasa malam (10/2/2026). Pertemuan tersebut membahas penanganan dugaan keracunan yang menimpa sejumlah siswa SMK HKBP Sidikalang, Kabupaten Dairi.
Pertemuan itu bertujuan melakukan koordinasi terkait standar pengawasan pangan dan penguatan program gizi daerah. Selain itu, Bupati juga menyampaikan progres percepatan pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Dairi.
Dalam kesempatan tersebut, Vickner melaporkan kronologis kejadian serta langkah darurat yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Dairi melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah yang dilakukan antara lain evaluasi menyeluruh terhadap penyedia jasa SPPG dan proses distribusi makanan.
Terkait penanganan kejadian luar biasa (KLB) dugaan keracunan, Bupati menyebutkan sebanyak 79 siswa penerima manfaat sempat menjalani perawatan di rumah sakit dan puskesmas.
Pada hari yang sama, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN menerbitkan Surat Nomor 382/D.TWS/02/2026 tertanggal 10 Februari 2026 tentang penghentian sementara operasional SPPG Sidikalang III sambil menunggu hasil investigasi Dinas Kesehatan dan BPOM.
“Berdasarkan hasil pertemuan dengan Kepala BGN, terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang wajib dijalankan setiap SPPG. Kami juga meminta pendampingan BGN untuk menyusun protokol ketat dalam pengolahan makanan program MBG, termasuk edukasi higiene dan sanitasi serta rencana edukasi bagi pelaku UMKM pangan dan masyarakat terkait keamanan konsumsi,” ujar Vickner.
Ia menambahkan, Kepala BGN menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan keamanan pangan merupakan pilar utama dalam pemenuhan gizi masyarakat. BGN berkomitmen mengirim tim ahli untuk membantu pemetaan risiko gizi dan keamanan pangan di Kabupaten Dairi guna mencegah kejadian serupa.
Menurut Vickner, meskipun bahan pangan telah memenuhi syarat, potensi keracunan tetap bisa terjadi jika pengelolaan tidak optimal. Karena itu, pengelola SPPG diminta memperhatikan durasi pengolahan hingga pendistribusian makanan ke sekolah agar kesegaran dan keamanan tetap terjaga.
Saat ini, sampel makanan masih dalam proses uji laboratorium untuk memastikan penyebab dugaan kontaminasi.
“Kami tidak ingin kejadian ini menghambat semangat perbaikan gizi di daerah. Justru ini menjadi momentum untuk memperketat pengawasan dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Progres Pembangunan SPPG
Dalam pertemuan tersebut, Bupati juga melaporkan perkembangan pembangunan dapur SPPG di Kabupaten Dairi. Dari total 39 unit yang diamanahkan, sebanyak 24 unit telah beroperasi, tujuh unit menunggu jadwal peluncuran, dan delapan unit lainnya ditargetkan mulai beroperasi pada akhir Maret 2026.
Vickner turut menyampaikan apresiasi atas respons cepat BGN pusat, Koordinator Wilayah Sumatera Utara, serta perwakilan BGN daerah dalam menangani persoalan tersebut. (SC-Romi)
