Sumutcyber.com, Jakarta – Kabupaten Sumedang berhasil menurunkan angka stunting dari 32,27 persen pada tahun 2018 hingga menjadi menjadi 8,27 persen di tahun 2022. Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengungkapkan, keberhasilan penurunan stunting secara signifikan tersebut terjadi karena dukungan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE).
“Intinya kami menggunakan teknologi sebagai tools, yaitu sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kami punya platform namanya Simpati (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi),” kata Dony dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (02/01/2023), usai mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui SPBE yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Platform Simpati menghubungkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari kader posyandu untuk melakukan pencatatan pemeriksaan berat badan dan tinggi anak, pimpinan daerah, puskesmas, desa, dan dinas terkait lainnya untuk mendapatkan laporan terkait dengan stunting. Masyarakat umum/orang tua juga dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk melakukan pengecekan status gizi anak.
“Platform ini ada spasial, data spasial kewilayahan, mana kecamatan desa tertinggi stunting; yang kedua data statistik ada by name by address-nya, siapa yang stunting; kemudian ada data analitiknya, bagaimana tiap desa itu stunting-nya karena apa,” ungkap Dony dilansir dari laman Setkab.go.id.
Rekomendasi intervensi stunting, lanjut Dony, diformulasikan melalui sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang didasarkan pada permasalahan yang ada di masing-masing desa.
“Jadi di tiap desa ada kendala permasalahan stunting yang berbeda-beda, kemudian melalui artificial intelligence kita kasihkan rekomendasinya. Jadi penanganan stunting diintervensi tiap desa berbeda,” ujarnya.
Lebih jauh, Dony pun menekankan pentingnya kolaborasi semua pemangku kepentingan dalam melakukan intervensi tersebut.
“SPBE bukan hanya urusan teknologi semata tapi SPBE berkaitan dengan e-governance, berkaitan dengan people dan good governance-nya. Di sinilah bagaimana setiap pemimpin harus bisa mengorkestrasi, memobilisasi dan mengorkestrasi seluruh komponen untuk bisa bersama-sama menangani stunting,” ujarnya.
Bupati Sumedang mengungkapkan, dirinya diminta oleh Presiden Jokowi untuk turun langsung berbagi pengalaman penanganan stunting melalui SPBE kepada para kepala daerah di Indonesia.
“Pak Presiden meminta saya sendiri untuk keliling ke tiap provinsi, kemudian aplikasinya pun tentunya kita berikan lewat Pak Menkes,” ujarnya.
Dony berharap dengan berbagi pengalaman dan penggunaan sistem elektronik guna percepatan penanganan stunting dengan para kepala daerah, Sumedang dapat berkontribusi untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di tanah air.
“Kita berkewajiban tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Dan tentunya apa yang kita buat harus berbasiskan data. Jadi kata kuncinya good data makes good decisions and good results,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta jajaran terkait di bawah koordinasi Wakil Presiden, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mendorong penerapan SPBE guna mendukung percepatan penanganan stunting di daerah dengan prevalensi yang tinggi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam keterangan pers bersama Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Hendri Mulya Syam, usai mengikuti ratas, Senin (02/01/2023), di Kantor Presiden, Jakarta.
“Khusus untuk stunting beliau menyarankan agar ditentukan, di bawah koordinasi Bapak Wapres, Bapak Menko PMK, dan Kepala BKKBN, untuk memilih bisa 20, 30, atau sampai 50 kabupaten/kota yang memang sudah baik nilai SPBE-nya (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroniknya) dan juga stunting yang tinggi agar apa yang sudah dilakukan di Sumedang ini bisa langsung direplikasi,” ujar Menteri
Menkes mengungkapkan, di dalam ratas Presiden memberikan kesempatan kepada Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir untuk memaparkan mengenai keberhasilan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Sumedang dengan memanfaatkan SPBE sebagai basis data. Sumedang juga termasuk salah satu kabupaten yang memiliki nilai penerapan SPBE yang tinggi.
“Pak Bupati selain membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bagus di Sumedang juga sudah berhasil mengorkestrasi orangnya, bisnis prosesnya, dan sistem data elektroniknya menjadi satu, sehingga beberapa program-program pemerintah, bukan hanya stunting sebenarnya, beliau juga sudah memperbaiki program kemiskinan, program kemudahan memberikan izin itu jadi jauh lebih baik,” kata Menkes.
Secara khusus, ungkap Menkes, Kepala Negara juga meminta Bupati Sumedang untuk membagi pengalaman dengan para kepala daerah lainnya mengenai penggunaan SPBE dalam mendukung percepatan penanganan stunting.
“Membantu bupati dan wali kota di daerah-daerah yang memang stunting-nya masih tinggi tapi nilai SPBE-nya mencukupi agar bisa segera mengulangi suksesnya beliau,” ujarnya. (SC03)
