Sumutcyber.com, Medan – Dalam upaya pengendalian premanisme dan aksi begal, Pemko Medan telah memberikan dukungan sepenuhnya, khususnya kepada Polrestabes Medan dan unsur TNI agar dapat secara efektif memberantas tindakan-tindakan premanisme serta pelaku begal yang sangat mengganggu citra Kota Medan yang aman dan nyaman.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Bobby Nasution terhadap Pemandangan Umum Fraksi-PDI Perjuangan (F-PDI Perjuangan) yang disampaikan Paul MA Simanjuntak SH dan Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) melalui Sudari ST dalam Tanggapan Wali Kota Medan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2022 Kepada DPRD Kota Medan di Gedung DPRD Medan, Senin (26/6).
“Selain itu bentuk dukungan lainnya juga kita lakukan melalui pemuka-pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk bersama-sama secara kolaboratif membangun sistem keamanan lingkungan termasuk melalui siskamling terpadu,” kata Bobby Nasution.
Kemudian, Bobby Nasution mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan dukungan dari F-PDI Perjuangan atas rencana menaikkan honorarium khusus kepala lingkungan sesuai dengan UMK yang disampaikan. “Mudah-mudahan rencana ini mulai dapat diterapkan pada TA 2024 sehingga nantinya dapat mencerminkan peningkatan kinerja pelayanan publik di tingkat kelurahan yang lebih baik sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Bobby Nasution.
Selanjutnya menanggapi pertanyaan tentang sudah sampai sejauh mana penggunaan sistem online dalam perhitungan potensi dan pembayaran pajak maupun retribusi daerah seperti di rumah makan dan restoran yang disampaikan F-PAN, Bobby Nasution menjelaskan, sistem online pajak daerah telah dimulai sejak beberapa tahun terakhir.
Dikatakan Bobby Nasution, sistem online itu dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah (SIMP4D) dan sudah terkoneksi secara real time dengan bank. “Di samping itu juga penerapan sistem perekam data transaksi wajib pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir bekerjasama dengan Bank Sumut dan BNI sejak tahun 2021 sampai saat ini,” terangnya.
Menanggapi perlunya meningkatkan alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang ditanyakan Fraksi Partai Gerindra melalui Haris Kelana Damanik ST MH, Bobby Nasution mengungkapkan, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai kegiatan antara lain pembentukan kelompok usaha bersama bagi keluarga yang tidak mampu.
“Pemko Medan juga memberikan pelatihan berusaha bagi keluarga miskin/prasejahtera, pemberian bantuan sosial tunai bagi penyandang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kemudian, pemberian bantuan sosial tunai bagi anak di luar panti, pemberian bantuan biaya pendidikan bagi keluarga miskin/tidak mampu serta pemberian bantuan sosial terhadap kelompok rentan,” paparnya.
Dalam rapat paripurna yang dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE, Bobby Nasution kemudian menanggapi pernyataan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) agar gaji insentif guru honor penyalurannya dilakukan setiap bulan seperti yang disampaikan Irwansyah SAg SH, Bobby Nasution mengaku, Pemko Medan sedang membuat skema agar gaji insentif guru dapat dibayarkan setiap bulan.
“Sedangkan mengenai usulan agar guru honorer yang sudah lama mengabdi dapat diangkat menjadi ASN dalam bentuk P3K, dapat dijelaskan bahwa pengangkatan P3K yang berasal dari tenaga honorer telah menjadi program berkelanjutan Pemko Medan,” ungkapnya didampingi Wakil Wali Kota H Aulia Rachman dan Sekda Wiriya Alrahman.
Terkait permintaan Fraksi Partai Golkar agar Pemko Medan mengevaluasi kinerja perangkat daerah yang belum maksimal dalam capaian realisasi pendapatan dan belanja, Bobby Nasution menuturkan, pada prinsipnya evaluasi telah dilakukan secara berkala terhadap kinerja perangkat daerah untuk mereka dapat bekerja lebih optimal lagi terutama dari sisi serapan belanja daerah.
Setelah itu menantu Presiden Joko Widodo ini menjawab pertanyaan maupun masukan yang disampaikan Fraksi Demokrat, Fraksi Nasional Demokrat serta Frakasi Gabungan (Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Hati Nurani Rakyat). (SC03)
