Sumutcyber.com, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengadaan alat utama sistem persenjataan dilakukan secara bijak dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat memimpin Upacara Peringatan HUT Ke-78 TNI, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis (05/10/2023).
“Memang modernisasi alutsista sangat diperlukan, tapi keuangan negara, anggaran negara, APBN kita sangat terbatas, dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangat lah besar, sehingga belanja alutsista harus dilakukan dengan bijak, baik besarannya maupun peruntukannya,” ujarnya, dilansir dari laman setkab.go.id
Selain itu, Jokowi menekankan, modernisasi Alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri. Oleh karena itu, Jokowi mendorong adanya transfer knowledge, peningkatan sumber daya manusia (SDM), mengutamakan produk dalam negeri.
“Saya minta agar anggaran yang dimiliki, karena sulit dalam mengumpulkannya, sulit dalam mendapatkannya, dan merupakan uang dari rakyat, sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Presiden juga meminta TNI untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei per September 2023, tingkat kepercayaan masyarakat ke TNI mencapai 83 hingga 90 persen.
“Untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan, di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat, dan memanasnya geopolitik dunia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden meminta seluruh jajaran TNI untuk mempunyai kepekaan terhadap terhadap dinamika global yang terjadi, terutama terkait krisis pangan perubahan iklim dan terganggunya rantai pasok dunia.
“Saya minta seluruh anggota TNI punya naluri terkait ini, punya kesadaran dan kepekaan terkait ini, karena urusan pangan adalah urusan perut, sangat penting dan penentu stabilitas bangsa,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Negara juga mengingatkan jajaran TNI untuk selalu waspada terhadap potensi munculnya konflik menjelang pemilu serentak yang akan dilaksanakan tahun 2024. Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga sinergitas dan netralitas TNI pada masa tersebut.
“Kita kini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apapun, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar menang dan kalah itu juga wajar. Tetap jaga sinergitas dengan Polri, dan tetap jaga netralitas TNI, dan tetap pelihara watak kesatria, selalu jadikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit pegangan dalam bertindak,” pungkasnya.
Dalam kesempatan, Presiden juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada prajurit TNI yang mendarmabaktikan diri melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas sehingga berjasa besar untuk kemajuan perkembangan dan terwujudnya integrasi TNI.
Penganugerahan tanda kehormatan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 1, 53, dan 75/TK Tahun 2023 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama. Adapun tiga prajurit TNI yang memperoleh tanda kehormatan adalah sebagai berikut:
1. Mayor Jenderal TNI Legowo W. R. Jatmiko, Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka
2. Mayor Jenderal TNI (Marinir) Markos, Asisten Potensi Maritim Kasal
3. Marsekal Muda TNI Andi Kustoro, Panglima Komando Operasi Udara II
Turut hadir dalam acara tersebut, antara lain, Ibu Negara Iriana Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden ke-7 RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI Marsekal Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta para kepala staf angkatan. (SC03)
