Toba – Ratusan perwakilan buruh di Kabupaten Toba mendesak pemerintah untuk meninjau legalitas 2 lembaga swadaya masyarakat yang dianggap kerap menyebarkan propaganda negatif terhadap keberadaan PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan menuding perusahaan tersebut sebagai perusak lingkungan.
Selain itu, lembaga-lembaga tersebut juga dituding menyebarkan isu-isu negatif melalui media sosial, namun enggan membuka ruang dialog untuk membahas akar permasalahan sosial yang muncul di tengah masyarakat.
Karena itu, para buruh meminta DPRD Toba dan Pemkab Toba untuk meninjau keberadaan dan legalitas lembaga-lembaga tersebut.
Seruan ini menjadi salah satu dari sejumlah tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar oleh buruh yang tergabung dalam “Gerakan Masyarakat Buruh Bersatu” di Kantor DPRD Toba, Senin (26/5/2025).
Ratusan massa buruh tersebut disambut oleh Ketua DPRD Toba, Franshendrik Tambunan, bersama Plt. Sekretaris DPRD Toba, Donald Simanjuntak, serta sejumlah staf.
Usai menyampaikan tuntutan, orator aksi Bahara Sibuea menyampaikan harapan agar DPRD Toba segera menindaklanjuti aspirasi mereka.
Ia menegaskan bahwa persoalan keberlanjutan operasional PT TPL bukanlah ranah buruh, melainkan wewenang negara. “Namun, kami sangat tersakiti atas hujatan dan cemoohan di media sosial yang menyebut buruh TPL sebagai pemakan rima-rima (sampah). Hinaan ini sudah lama kami terima. Tapi hari ini, kami telah sepakat bahwa kami tidak bisa lagi diam. Kami akan melawan,” ujar Bahara tegas.
Ia menambahkan bahwa sejak kehadiran beberapa LSM tersebut, berbagai polemik bermunculan di masyarakat. Untuk itu, ia meminta para anggota DPRD turun ke lapangan guna memverifikasi tuduhan-tuduhan yang disampaikan terhadap manajemen perusahaan, karena hal itu berdampak langsung kepada para buruh.
“Sebagian dari kami tinggal di tanah adat, tetapi persoalan batas tanah adat dan kawasan kehutanan adalah wewenang negara. Namun yang terjadi, justru lembaga-lembaga ini yang mengatur. Propaganda seperti inilah yang meresahkan dan memecah belah masyarakat,” lanjut Bahara.
Buruh juga menyampaikan harapan agar kawasan Tapanuli tetap kondusif. “Kami tidak ingin terjadi perpecahan, karena kami semua masih bersaudara,” ucapnya.
Bahara juga menyampaikan terima kasih kepada Polres Toba atas pengamanan selama aksi, serta kepada DPRD Toba yang bersedia menerima aspirasi mereka.
Ketua DPRD Toba, Franshendrik Tambunan, menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap aspirasi masyarakat. “Silakan datang ke DPRD. Ini rumah rakyat. Tapi aspirasi harus disampaikan secara tertib dan tidak anarkis,” katanya.
Ia juga menyebut bahwa semua aspirasi yang disampaikan akan dibahas bersama eksekutif. “Kami sudah komunikasi dengan Bapak Wakil Bupati, dan sore ini kami undang beberapa perwakilan buruh untuk berdiskusi lebih lanjut,” imbuh Franshendrik.
Ia turut mengapresiasi aparat keamanan dari Polres Toba dan Satpol PP yang telah menjaga kelancaran dan ketertiban jalannya aksi.
Aksi demo ini sebelumnya dimulai dari Kecamatan Laguboti, lalu berlanjut ke Kantor Kehutanan Provinsi di Balige, Kantor DPRD Toba, dan berakhir di Kantor Bupati Toba.
Selain buruh dari Toba, aksi ini juga diikuti oleh buruh dari Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Humbang Hasundutan. (SC-JT)
