Medan – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) meraih peringkat pertama Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Prestasi ini membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni optimis pembangunan dan tata kelola keuangan Pemprov Sumut semakin baik.
Selain Sumut, pada kategori ini Provinsi Banten meraih posisi kedua kemudian di susul Provinsi Bali di posisi ketiga. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat acara Perencanaan Pembangunan Daerah 2024 di Hotel Santika Premiere Dyandra, Medan, Sumut, Rabu (11/12/2024).
“Kita tentu bersyukur bisa menjadi yang terbaik di kategori SIPD karena ini salah satu sistem informasi yang sangat berguna dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Saya yakin ini akan memacu pembangunan dan tata kelola keuangan yang lebih baik,” kata Fatoni.
SIPD merupakan sistem yang menjadi salah satu fokus Kemendagri saat ini karena mempunyai pengaruh signifikan terhadap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, Fatoni terus berupaya meningkatkan sistem ini agar pembangunan di Sumut selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.
“SIPD ini bentuk keterintegrasian daerah dengan pusat, jadi merupakan sistem yang penting untuk pembangunan dan kelola keuangan daerah, kita perlu terus membenahinya agar pembangunan di daerah sesuai dengan tuntutan nasional,” ucap Fatoni.
Dalam kesempatan yang sama,Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan SIPD menandakan bagaimana suatu daerah terhubung dengan pemerintah pusat. Sayangnya, saat ini terdapat sejumlah tantangan yang dialami beberapa daerah sehingga penerapan SIPD belum bisa maksimal.
“Ini menandakan sejauh mana teman-teman daerah nyambung dengan pemerintah pusat, belum semua menjalankan SIPD, kami tahu dan sangat paham ada persoalan masalah jaringan, kita sudah mempersiapkan anggaran sekitar Rp 90 miliar untuk memperkuat SIPD,” kata Wamendagri.
Selain kategori Pembinaan Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah pada SIPD, pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan untuk kategori pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan peraturan daerah. Posisi pertama diraih Provinsi Jawa Tengah, kemudian di susul Provinsi Banten dan Provinsi Papua Tengah. (SC02)
