Sumutcyber.com, Medan – Perbaikan infrastruktur, penanganan banjir, pembangunan drainase, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, pemerataan PKH (Program Keluarga Harapan), BPJS Kesehatan dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih merupakan topik dominan yang dikeluhkan warga 21 Kecamatan di 5 Dapil Kota Medan.
Demikian terangkum dari hasil Laporan Reses Kesatu Anggota DPRD Medan yang disampaikan masing-masing juru bicara Dapil pada Rapat Paripurna DPRD Medan, Senin (27/02/2023). Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua Rajuddin Sagala didampingi Ihwan Ritonga dan dihadiri Walikota Medan Bobby Nasution.
Masalah infrastruktur tersebut antara lain perbaikan drainase, perbaikan jalan, penerangan jalan serta pengerokan dan pelebaran sungai yang dapat menyebabkan banjir dan kemacetan.
Masalah pelayanan kesehatan yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham dan mengerti terkait program UHC (Universal Health Coverage) Pemko Medan.
Selain itu, aspirasi yang dikeluhkan masyarakat juga terkait masalah kebersihan lingkungan, penyaluran air bersih, bantuan sosial dan pendidikan, kenaikkan harga sembako, keamanan dari pencurian dan penyalahgunaan narkoba serta premanisme.
Sementara itu, Rajudin Sagala berharap agar Laporan Hasil Reses Kesatu Anggota DPRD Medan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ada empat permasalahan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat seperti infrastruktur dan penanganan banjir, pelayanan kesehatan, penanganan UMKM, dan pelayanan publik. (SC-Ndo)
