Sumutcyber.com, Langkat – Belasan warga Desa Kuta Gajah dan Lau Damak, Kecamatan Bahorok, serta warga Desa Namotongan dan Ujung Bandar Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat kembali menggelar aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jl. Pusara, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Selasa (1/3/2022)
Kedatangan massa ke DPRD Langkat itu, menagih janji anggota DPRD Kabupten Langkat dan Plt Bupati Langkat, terkait persoalan tenggelamnya tanaman warga akibat bendungan PT TLE.
Ahok Sinulingga, salahsatu perwakilan warga mengatakan jika tidak ada solusi dari pemerintah terkait kerugian yang mereka alami, warga akan melakukan long march (menempuh perjalanan panjang) ke Kantor Gubernur Sumut. “Kami kesini, untuk menyampaikan aspirasi kami kepada wakil kami yang terhormat,” ketusnya dengan kesal.
Pria berkacamata itu menambahkan, dimana tanggungjawab pemerintah atau negara, atas kerugian yang dialami masyarakat. “Negara tidak boleh berbisnis dengan masyarakat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat,” lanjutnya, dengan pengawalan dari aparat kepolisian.
Aktivis pecinta lingkungan itu menegaskan, perusahaan listrik negara (PLN) punya tanggungjawab untuk membuktikan dan melindungi rakyat.
“Dimana tanggungjawab PLN ketika lahan rakyat terdampak akibat pembangunan pembangkit listrik yang dikerjakan oleh PT Thong. Kenapa hari ini, tak ada satupun anggota DPRD yang meneriman masyarakat. Kemana kami harus mengadu,” tandas Ahok, sembari mengawal warga yang membawa spanduk bertuliskan ‘Kami Korban Penenggelaman Sepihak Oleh PT Thong Langkat Energi’.
Di sana, tak ada seorangpun wakil rakyat yang menemui warga. Hanya staf dari DPRD Langkat yang melihat dan mendengar keluhan mereka di pagar masuk rumah rakyat itu. “Unsur pimpinan dan anggota DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah,” tegas staf DPRD Langkat itu.
Akhirnya, perwakilan warga diizinkan untuk menyampaikan aspirasinya di pintu masuk Gedung DPRD Langkat. “Kami sudah menunggu 10 hari janji wakil rakyat. Tapi sampai saat ini, belum juga ada penyelesaian terkait persoalan tanah kami. Kami dating kesini, tapi anggota DPRD tidak ada di tempat,” ketus Gema.
Setelah itu, perwakilan warga pun bergerak meninggalkan DPRD Langkat, tanpa membuahkan hasil. Mereka meninggalkan rumah wakil rakyat itu dengan penuh kekecewaan. Para korban berencana akan menggelar aksi long march ke Kantor Gubernur Sumut, sebagai bentuk kekecewaannya. (SC-TPA)
