Medan – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto, M.Si, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) untuk lebih serius mengembangkan strategi pembangunan rendah karbon sebagai langkah nyata menghadapi perubahan iklim.
Hal ini disampaikan Sutarto kepada awak media pada Kamis (12/6/2025) di ruang kerjanya di Kantor DPRD Provinsi Sumut, Medan.
Menurutnya, pembangunan rendah karbon harus diimplementasikan secara konkret di berbagai sektor, seperti energi, transportasi, dan industri. Ia menekankan pentingnya transisi menuju energi terbarukan, penggunaan sistem transportasi ramah lingkungan, serta penerapan praktik industri berkelanjutan.
“Pemprov Sumut harus mengambil tindakan nyata untuk menurunkan emisi karbon, sesuai target yang ditetapkan oleh Pak Gubernur dan sejalan dengan komitmen nasional. Inovasi berkelanjutan sangat diperlukan agar target ini dapat dicapai,” ujar Sutarto.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih hijau. Menurutnya, kebijakan yang mendorong investasi ramah lingkungan serta insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan perlu segera diterapkan.
“Tanpa sinergi, upaya ini sulit berhasil. Karena itu, regulasi yang memudahkan investasi hijau menjadi sangat penting,” imbuhnya.
Selain dukungan kebijakan dan regulasi, edukasi publik juga dianggap sebagai elemen kunci. Sutarto menekankan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap dampak emisi karbon dan pentingnya menerapkan gaya hidup ramah lingkungan.
“Ketika masyarakat paham dan ikut berkontribusi, perubahan besar bisa terwujud. Dan itu bisa dimulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelasnya.
Sutarto mengakui masih banyak tantangan dalam mengembangkan pembangunan rendah karbon, seperti keterbatasan infrastruktur, pendanaan, dan rendahnya kesadaran publik. Ia mendesak Pemprov Sumut untuk mencari solusi konkret, seperti memperluas investasi energi terbarukan dan memperbaiki sistem transportasi publik agar lebih efisien dan ramah lingkungan.
“Pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mendorong industri beralih ke teknologi hijau, sekaligus menerapkan regulasi yang lebih tegas terhadap perusahaan yang merusak lingkungan,” tegasnya. (SC02)
