Sumutcyber.com, Medan – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Indonesia (UISU) menggelar kuliah umum terkait pentingnya Evidence-Based Policy Dalam Kebijakan Publik Daerah di Indonesia, di Auditorium UISU Jalan SM Raja Medan, Jumat(28/10/2022). Hadir sebagai narasumber Ida Widianingsih, S.IP.,M.A.,Ph.D dari Universitas Padjajaran Bandung dan Zakaria Siregar S.Sos, MSP sebagai moderator.
Kegiatan itu dibuka oleh Rektor UISU yang diwakili Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah Dr. Liesna Andriany, MPd dan dihadiri Pengurus Yayasan UISU Tengku Arif S.Sos.M.H, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi Andang Suhendi, SS. MA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.MAP serta dosen dan ratusan mahasiswa Fisip UISU.
Dekan FISIP UISU Samsul Bahri Pane,S.Sos.M.AP saat memberikan sambutan mengucapkan terimakasih kepada Ida Widianingsih,S.IP.,M.A.,Ph.D yang juga Wakil Dekan FISIP Universitas Padjadjaran berkenaan hadir untuk menjadi narasumber pada pelaksanaan kuliah umum. Tema Evidence-Based Policy dalam kebijakan publik daerah di Indonesia sangat relevan menjadi topic bahasan kekinian.
Sementara itu, Wakil Rektor UISU I bidang akademik dan dakwah Islamiyah Dr.Liesna Andriany,MPd. Dalam sambutannya mengajak seluruh mahasiswa FISIP UISU untuk mengikuti kegiatan kuliah umum ini dengan serius. “Karena kuliah umum ini merupakan suatu kegiatan dari akademik dan kami dari universitas mengapresiasi kegiatan akademik yang seperti ini, kami juga berharap untuk kedepannya ada lagi seminar-seminar, dan kegiatan akademik penelitian yang berkolaborasi dengan instansi lain yang dilakukan oleh fISIP UISU,” ujarnya.
Pada saat paparan, Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D menjelaskan bahwa hampir seluruh belahan dunia kebijakan publik lebih cendrung menjadi produk-produk hasil negoisasi politik ketimbang hasil kajian analisis. Dalam kontks itu, Evidence-Based Policy (kebijakan yang berbasis bukti) atau yang disebut informasi awal atau hasil kajian sangat penting.
Namun praktiknya, pemerintah pusat hingga daerah belum menerapkan Evidence-Based Policy. Untuk itu, kata Ida yang juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pendampingan masyarakat itu, ada kebutuhan yang sangat penting untuk membangun kapasitas dalam pengembangan kebijakan berbasiskan kepada bukti.
Peran kampus dan kalangan akademik, katanya, sangat dibutuhkan untuk mendorong dan membantu pemerintah dalam hal menghasilkan kebijakan-kebijakan public yang berlandaskan kajian akademik dan riset-riset ilmiah agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menawarkan kerjasama dan kolaborasi antara Fisip UISU dan FISIP Unpad untuk bersama-sama menggagas pusat studi kebijakan publik dalam rangka menginisiasi kegiatan penelitian dan pendampingan sebagai bagian dari kontribusi kepada pemerintah untuk menghasilkan kebijakan publik yang berbasis kepada bukti dan informasi akurat.
Ratusan mahasiswa antusias mengikuti kegiatan kuliah umum dan diskusi dengan Ida Widianingsih, S.IP., M.A., Ph.D. Kesempatan itu dimanfaatkan dosen dan mahasiswa FISIP UISU untuk bertukar informasi dan diskusi tentang isu-isu kekenian terkait kebijakan publik. Di akhir kegiatan, dilaksanakan penandatanganan MoA antara FISIP UISU dan FISIP Unpad sebagai landasan formil untuk kegiatan kolaborasipada masa yang akan datang. (SC08)
