Medan – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, menilai pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak hanya bergantung pada inovasi dan teknologi, tetapi juga kepastian kebijakan pemerintah daerah terkait kelonggaran pajak maupun pungutan usaha.
Ia meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan penelitian tentang korelasi antara pendapatan per kapita masyarakat dengan besaran pungutan usaha di berbagai daerah.
“Saya minta BRIN bikin riset, berapa besar pungutan di daerah bagi pelaku usaha, apakah di Medan, Surabaya, atau kota lainnya. Bandingkan apakah ada korelasinya dengan income per kapita. Apakah UMKM tumbuh di daerah yang pungutannya kecil atau besar,” kata Sofyan Tan dalam sambutannya pada acara Bimtek Pengembangan Ekosistem Inovasi UKM yang digelar BRIN di Hotel Le Polonia, Medan, Selasa (19/8).
Menurutnya, BRIN perlu menghasilkan riset mandiri, bukan sekadar mengandalkan data Badan Pusat Statistik (BPS), agar hasilnya lebih akurat dan sesuai kondisi lapangan. Sebab, meski pemerintah kerap menyatakan izin usaha bebas pungutan liar (pungli) dan pajak lebih mudah, kenyataan di lapangan berbeda. “Baru bangun ruko sudah kena pungli, ada kutipan parkir liar, setoran ke pemuda setempat, belum lagi pajak resmi,” ujarnya.
Sofyan Tan mencontohkan keberhasilan UMKM di Tiongkok yang ditopang kebijakan pajak ramah pelaku usaha. Di sana, warga berpenghasilan hingga Rp10,5 juta tidak dikenakan pajak, sementara yang lebih tinggi hanya dikenakan 2%. Bahkan, pengusaha baru mendapat kelonggaran bebas pajak selama dua tahun.
“Kalau di kita, baru punya niat usaha saja sudah kena kompas. Izin usaha, pungutan pemuda setempat, di kota maupun di desa sama saja,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung meningkatnya penolakan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan pajak. Di media sosial bahkan muncul satire terkait kebijakan pemerintah. “Tiga bulan rekening tidak aktif diblokir, tiga tahun aset lahan menganggur disita negara, sebentar lagi istri pun bisa diambil negara kalau dianggurin,” katanya yang disambut tawa peserta.
Meski pemerintah mengklaim pertumbuhan ekonomi 5,2% dan angka pengangguran menurun, Sofyan Tan menilai fakta di lapangan menunjukkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Karena itu, ia menegaskan pentingnya riset BRIN yang sesuai realitas agar bisa menjadi dasar kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha.
Hadir dalam acara tersebut Ketua Tim Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk UMKM BRIN, Aswin Firmansyah ST, ME, serta peserta dari kalangan UMKM dan mahasiswa penggiat usaha kreatif. (SC03)
