Sumutcyber.com, Medan – Wakil Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) mengaku heran, Gubernur Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut menyetujui pembangunan jalan dan jembatan Rp2,7 T, dengan gunakan dana APBD 2022, 2023 dan 2024.
Berdasarkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Sumatera Utara (LPSE Sumut), dengan judul pembangunan jalan dan jembatan provinsi untuk kepentingan strategis daerah provinsi Sumatera Utara, sebesar Rp2,7 triliun.
Dana tersebut menggunakan APBD tahun anggaran 2022, 2023 dan 2024, tertanggal 8 Januari 2022, pada Dinas BMBK Sumut.
“Kita prihatin, mengapa Gubernur dan Ketua DPRD menyetujui lelang proyek dinas BMBK sebesar 2,7 triliun rupiah tersebut, di antaranya, masih adanya kewajiban utang bagi hasil pajak ke daerah kab/kota dan program prioritas pembangunan lainnya yang masih belum pulih pasca pandemi,” imbuhnya kepada wartawan, Senin (24/1/2022).
Dia menyebut Gubernur dan Ketua DPRD menyetujui dugaan terjadinya praktek “ijon,” atas APBD Sumut untuk tahun anggaran 2023 dan tahun anggaran 2024. “Dugaan praktek “ijon APBD,” ini akan dilakukan oleh dinas BMBK Sumut, kepala dinasnya Bambang Pardede,” kata Muhri Fauzi Hafiz.
Dugaan praktik “ijon APBD,” yang dimaksud Wakil Ketua DPW PSI Sumut ini adalah, bahwa ada uang pada APBD tahun 2023 nanti disebut-sebut sebesar 1,5 triliun rupiah, lalu pada APBD tahun 2024 nanti disebut-sebut sebesar Rp700 milyar, katanya sudah disepakati dengan MOU antara Gubernur dan pimpinan DPRD provinsi Sumatera Utara, untuk kelanjutan proyek sebesar Rp2,7 triliun tersebut.
“Padahal APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 belum disahkan bersama-sama antara pemerintah provinsi Sumatera Utara dengan DPRD Sumut. Hal ini sama polanya dengan “ijon,” yang kerap terjadi ditengah-tengah masyarakat dan praktek ini cenderung merugikan,” ungkapnya.
Muhri Fauzi Hafiz, menambahkan bahwa praktek “ijon APBD,” ini perlu dicegah baik oleh kelompok pengusaha lokal yang ada di asosiasi maupun para anggota dan pimpinan DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2019/2024.
“Anggota dan pimpinan DPRD Sumut, seharusnya resah jika praktek “ijon APBD,” ini terjadi, pertama, APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024, belum dibahas sama sekali, tetapi mengapa sudah disepakati oleh MOU (kesepakatan)? Apakah MOU lebih tinggi daripada Peraturan Daerah (Perda)? Kedua, apakah semua aspirasi masyarakat yang diwakili oleh masing-masing anggota dan pimpinan DPRD sudah sepenuhnya terpenuhi pada proyek 2,7 T ini? Kalau menurut pendapat Saya pastilah belum, karena pasca pandemi ini, masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota dan pimpinan DPRD Sumut lebih membutuhkan stimulus ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan di daerah, seperti petani, peternak, buruh, pelaku UMKM/Koperasi serta pedagang kecil lainnya yang sudah bertahun-tahun bertahan dimasa pandemi lalu,” katanya.
Ketiga, lanjutnya, praktek dugaan “ijon APBD,” ini bisa menumbuhkan kartel terselubung yang membuat kesempatan pengusaha lokal semakin kecil untuk berkompetisi dalam kontribusi pada proyek pembangunan di Dinas BMBK Sumut. (SC03/Rel)
Discussion about this post