Sumutcyber.com, Medan – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara (DPD KNPI Sumut) menilai masih banyak catatan penting bagi Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi yang harus dibenahi untuk kemajuan provinsi ini.
Di sisa massa jabatan Gubsu yang hanya tinggal menghitung bulan, harusnya Edy Rahmayadi mengebut penyelesaian pembangunan dan hal-hal urgen yang sedang dihadapi Sumut. Sebab, disaat akhirnya nanti harus melepaskan jabatannya, Edy tidak lagi dikejar-kejar janji pembangunan
Demikian dikatakan Ketua DPD KNPI Sumut El Adrian Shah SE merespon HUT Provinsi Sumatera Utara ke-75, Sabtu (15/4/2023) dan kinerja Gubernur Sumut Edy Rahmayadi selama memimpin provinsi ini.
Menurut El Adrian, persoalan yang hingga kini belum diakomodir oleh Pemprovsu adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemuda yang dinilai menjadi salah satu barometer OKP/OKI di Sumut karena banyaknya jumlah organisasi yang ada.
Selain itu, lanjut El, pembinaan dan pengembangan gerakan kepemudaan di Sumut yang tidak memiliki Roadmap dan pemetaan yang jelas. Sehingga seringkali Pemuda Sumatera Utara kurang mendapat tempat dalam partisipasi pembangunan dan bahkan potensi pemuda tidak bisa tersalurkan secara maksimal dalam seluruh aspek pembangunan.
“Pengusulan Perda tentang Pemuda ini telah lama kita utarakan, namun sampai sekarang belum juga digubris oleh Pemprovsu. Harapannya, dengan ada terbitnya Perda Pemuda di Provinsi Sumut ini dapat diikuti oleh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara nantinya, tegas El kepada wartawan melalui sambungan seluler di Medan, Minggu (16/4/2023).
“Perlu diketahui oleh Edy Rahmayadi selaku orang nomor satu di provinsi ini yang sebentar lagi akan selesai jabatannya, bahwa pengusulan ini juga sesuai dengan Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah Bertanggungjawab Melaksanakan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda Berdasarkan Kewenangan dan Tanggungjawabnya Sesuai dengan Karakteristik dan Potensi Daerah Masing-Masing,” tandasnya.
Kemudian, masih El Adrian, polemik stadion milik Pemprovsu di kawasan Siosar, Kabupaten Karo yang disebut terbengkalai. Padahal pembangunan stadion tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Sumut-Aceh Tahun 2024 mendatang.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan Stadion di Siosar tersebut telah menghabiskan anggaran negara yang sampai saat ini belum juga bisa digunakan. Kita sudah berikan masukan kepada Kadispora Sumut yang pada saat itu dijabat oleh Bang Ardan Nur, agar merenovasi Gedung KNPI Sumut supaya bisa dijadikan Veneu untuk PON. Namun sampai berganti Kadispora tak juga,” beber El.
Maka dari itu, sambung El Adrian, DPD KNPI Sumut mendesak aparat penegak hukum segera mengaudit investigasi pembangunan Stadion di Siosar tersebut, agar tidak uang negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan fasilitas gedung olahraga itu tidak sia-sia.
Tak hanya itu, El Adrian Shah juga menyoroti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang masuk dalam Proyek Multiyears senilai Rp2,7 Triliun yang awal proses penganggarannya saja telah menuai polemik dan kontroversi.
“Dan sampai tahun 2023 ini seperti apa hasilnya dan sudah berapa persen yang terbangun, belum ada penjelasan detail dari Pemprovsu,” tutur El.
Belum lagi, terang El, persoalan Narkoba yang sampai saat ini Sumatera Utara masih menempati peringkat pertama nasional dalam peredaran Narkoba. Dan Kota Medan menjadi daerah penyumbang kasus tertinggi.
El Adrian menjelaskan, bahwa Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan telah menyampaikan bahwa ada lebih dari 1 juta penduduk atau 7 persen dari total penduduk Sumut yang masuk dalam lingkaran Narkoba.
Sementara itu, kata El, Polda Sumut juga telah merilis hasil pengungkapan dari 6 kasus Narkoba dengan 8 tersangka yang telah diamankan dengan barang bukti 99 kilogram Sabu dan 30 ribu butir pil Ekstasi.
“Jelas ini memprihatinkan. Sumut masih menempati peringkat pertama nasional soal Peredaran Narkoba. Padahal Pemprovsu telah menggalakkan Desa Bersinar. Namun mana hasilnya. Apakah berjalan maksimal, berapa jumlah anggaran yang telah digelontorkan. Apakah para pemuda maksimal pemuda diikutsertakan oleh Pemprovsu? Ini kita pertanyakan,” tukasnya.
“Terakhir, kita menilai selama memimpin Sumut Edy Rahmayadi tidak maksimal dalam menjalankan roda pembangunan. Masih banyak proyek pembangunan yang belum selesai. Selain itu, masih ada juga pejabat di lingkungan Pemprovsu yang rangkap jabatan atau dijabat Pelaksana tugas (Plt). Bagaimana mungkin bisa maksimal kerja apalagi untuk peduli dengan pemuda,” pungkasnya. (Rel/SC03)
Komentar