Madinah – Pelaksanaan ibadah haji 2025 menuai kritik tajam dari sejumlah anggota Tim Pengawas Haji (Timwas) DPR RI. Dalam kunjungan ke Arab Saudi, para legislator ramai-ramai menyampaikan kekecewaan terhadap berbagai persoalan teknis dan pelayanan yang dialami jemaah Indonesia, terutama saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dilansir dari laman dpr.go.id, Minggu (15/6/2025), anggota Timwas Haji DPR RI, Sigit Purnomo Said, menyatakan kekecewaannya lantaran penyelenggaraan haji tahun ini jauh dari harapan. Ia mengaku sebelumnya sangat optimis haji 2025 bakal menjadi yang terbaik, mengingat tahun ini merupakan periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Saya sebagai DPR RI yang paling percaya diri bahwa haji tahun ini bakal keren. Tapi kenyataan di lapangan memalukan. Kalau kejadian serupa terjadi di Madinah, saya akan jadi yang pertama mengecam langsung Kepala Daker Madinah saat evaluasi nanti,” tegas politisi Fraksi PAN itu, Kamis (12/6/2025).
Sigit menekankan pentingnya pelayanan yang maksimal bagi 106.265 jemaah haji Indonesia yang kini memasuki fase ibadah di Madinah. Ia meminta Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) menebus kekecewaan jemaah dengan pelayanan tanpa celah.
Kritik serupa datang dari Sriyanto Saputro, anggota Timwas sekaligus anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra. Ia menyoroti buruknya layanan transportasi selama puncak haji. Penggunaan bus sekolah yang dinilai tidak layak dan minim koordinasi antar penyelenggara membuat jemaah harus menunggu berjam-jam dalam cuaca ekstrem.
“Dengan sistem multisyarikah seperti sekarang, ini jadi awal kekacauan. Bus sekolah itu kurang layak. Kami minta sistem transportasi haji ke depan dievaluasi serius,” ujar Sriyanto, Minggu (15/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi biaya tidak boleh mengorbankan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
Kritik tajam juga disampaikan Achmad, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh pasca pelaksanaan haji, terutama menghadapi transisi ke penyelenggaraan haji oleh Badan Pelaksana (BP) Haji tahun 2026.
“Kesabaran jemaah bukan pembenaran atas kelalaian. Keterlambatan makanan, hotel terpisah dari keluarga, hingga toilet tak bersih—itu murni kelalaian, dan tidak bisa dimaklumi,” ujar Achmad saat pemantauan di Madinah, Jumat (13/6/2025).
Sementara itu, Saan Mustopa, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, juga menyampaikan empat catatan penting kepada Kepala Daker Madinah. Ia menyoroti distribusi jemaah ke Raudhah, pengelolaan hotel, distribusi konsumsi, serta layanan bagi lansia dan disabilitas.
“Jangan sampai makan pagi datangnya siang, makan siang datangnya malam, bahkan ada yang tidak datang sama sekali. Petugas wajib layani lansia dan disabilitas dengan empati dan hati,” tandas Saan.
Timwas DPR RI menegaskan bahwa semua persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan haji tahun ini harus menjadi pelajaran penting, agar tidak kembali terulang dalam pelaksanaan ibadah haji tahun depan. (SC03)
