Medan – Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Gerindra, Aripay Tambunan, mengkritik kinerja Satgas Pangan yang dinilainya belum maksimal dalam mengendalikan lonjakan harga cabai merah di Sumut.
Menurut Aripay, tingginya harga cabai di pasar mencerminkan lemahnya pengawasan dan distribusi komoditas, meski produksi cabai merah di daerah sebenarnya surplus.
“Kalau produksi cabai cukup tapi harga tetap tinggi, berarti masalahnya di distribusi. Satgas Pangan harusnya hadir di situ,” tegasnya, Rabu (22/10/2025).
Aripay juga menyoroti langkah Pemprov Sumut yang menginstruksikan tiga BUMD mengimpor 50 ton cabai merah dari Pulau Jawa. Menurutnya, langkah itu seharusnya tidak perlu dilakukan jika distribusi di daerah berjalan baik.
“Saya tidak mempermasalahkan langkah itu, tapi seharusnya kalau distribusi di daerah berjalan baik, impor dari daerah lain tidak perlu dilakukan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, cabai hasil panen di Sumut banyak dijual ke luar daerah sehingga stok di dalam provinsi menipis dan harga melonjak. Padahal, data menunjukkan produksi cabai merah Januari–Oktober 2025 mencapai 200.997 ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya 101.333 ton, atau surplus 99.665 ton.
“Lalu kenapa harga tetap mahal? Karena stoknya sudah keluar daerah duluan,” ujarnya.
Selain itu, Aripay menilai Satgas Pangan belum optimal menjaga stabilitas harga dan pemerintah belum melindungi petani secara memadai, misalnya lewat asuransi pertanian.
“Kalau tidak ada proteksi, siapa yang lindungi petani saat harga anjlok atau gagal panen? Pemerintah jangan lepas tangan,” tambahnya.
Ia juga menilai ketahanan pangan tidak cukup diukur dari stok, tapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga harga tetap terjangkau bagi rakyat dan menguntungkan bagi petani.
Aripay mendorong Pemprov Sumut membentuk tim kerja yang fokus di lapangan. Ia menyebut struktur seperti Kostratani dan Koperasi Merah Putih belum berjalan efektif.
“Kita butuh tim yang benar-benar tahu kondisi di lapangan. Jangan sampai rakyat susah beli cabai, tapi pemerintah sibuk rapat,” pungkasnya.
Menurutnya, pemerintah juga harus memakai data akurat dalam menetapkan kebijakan, termasuk impor. “Kalau bawang boleh impor karena produksi kurang, tapi cabai merah tidak perlu. Distribusi saja yang harus dibenahi,” jelasnya.
Aripay berharap kritik ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah dan pusat agar segera memperbaiki sistem distribusi dan pengawasan pangan, apalagi menjelang akhir tahun saat kebutuhan masyarakat meningkat. (SC03)
