Sumutcyber.com, Medan – Komisi II DPRD Medan sangat menyayangkan kinerja manajemen Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan yang minim dengan pemakaian Bed Occupancy Rate (BOR) yakni kamar hunian rawat inap hanya 40 persen. Kenyataan itu, dinilai sebagai bukti jajaran manajemen tidak mampu mengelola RS.
“Sangat kita sayangkan pemakaian BOR di RS Pirngadi hanya 40 persen. Padahal RS lain hampir setiap hari penuh bahkan sampai menolak pasien untuk rawat inap. Program UHC sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2022 lalu,” ujar Ketua Komisi II Sudari ST didampingi anggota komisi Janses Simbolon saat rapat konsultasi Komisi II DPRD Kota Medan dengan pihak RS Pirngadi Medan terkait P APBD Kota Medan TA 2023 di ruang komisi 2 gedung dewan, Sabtu (9/9/2023).
Rapat yang dipimpin Sudari dan didampingi Janses Simbolon ini dihadiri Direktur Utama RS Pirngadi Medan dr Suhartono bersama para staf.
Pada kesempatan itu, Sudari menekankan kepada manajemen harus dilakukan pembenahan serius agar RS Pirngadi milik Pemko Medan itu dapat meningkatkan citra baik dan semakin dipercaya masyarakat.
Sementara itu, anggota Janses Simbolon mendesak Direktur RS Pirngadi yang baru dr Suhartono agar melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan di Pirngadi.
“Dirut yang baru harus mampu membangun kepercayaan lagi. Selama ini masyarakat trauma berobat ke Pirngadi maka perlu perbaikan citra buruk pelayanan agar dipercaya lagi. Sehingga pemakaian BOR maksimal,” ujar Janses.
Janses mengaku punya pengalaman buruk berobat di RS Pirngadi yakni adanya birokrasi yang dipersulit dan pelayanan yang tidak humanis. Untuk itu kata Janses perlu dilakukan birokrasi sistem pelayanan yang terkesan dipersulit oknum disengaja atau tidak.
Menyahuti kritikan dewan, Dirut RS Pirngadi Medan dr Suhartono mengatakan akan berupaya melakukan perobahan pelayanan yang lebih baik. (SC-Ndo)