Medan – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Muhammad Nuh, kembali menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah.
Setelah sebelumnya menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait aspek kehalalan program tersebut di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), kali ini M. Nuh menekankan pentingnya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, Program MBG merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat. Namun, pelaksanaannya perlu dikawal bersama agar berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung masyarakat.
Mulai 8 Januari 2026, 19.188 SPPG Siap Beroperasi Serentak dan Layani 55,1 Juta Penerima Manfaat
“Proses pelaksanaan Program MBG perlu terus dilakukan perbaikan. Karena itu, semua pihak harus mendukung dan mengawal program nasional ini yang menggunakan anggaran cukup besar. Tentunya selain memastikan makanan yang disiapkan bergizi dan aman bagi kesehatan, yang tak kalah penting terutama bagi kaum Muslimin adalah kepastian kehalalannya,” ujar Muhammad Nuh, Minggu (2/11).
Ia menegaskan, aspek kehalalan produk makanan yang disalurkan melalui program ini harus menjadi perhatian utama, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, termasuk produk konsumsi yang dibiayai oleh negara, wajib memiliki jaminan kehalalan yang sah.
“Undang-Undang Jaminan Produk Halal sudah sangat jelas. Pemerintah daerah bersama penyelenggara program harus memastikan bahan, proses pengolahan, hingga distribusi makanan dilakukan sesuai standar halal. Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi bentuk penghormatan terhadap keyakinan masyarakat,” tambahnya.
M. Nuh juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah serta lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, dan DMI Tapanuli Utara yang telah bersinergi dalam memastikan program MBG berjalan sesuai prinsip-prinsip kehalalan dan keselamatan pangan.
Ia berharap koordinasi lintas pihak terus diperkuat agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat tanpa menimbulkan kekhawatiran baru. “Program ini harus menjadi contoh bahwa pembangunan yang baik adalah yang memperhatikan kesehatan, keadilan sosial, dan nilai-nilai agama masyarakat,” tutupnya. (SC03)
