Sumutcyber.com, Medan – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I kembali membahas kelangkaan LPG 3 Kilogram. Kali ini, diskusi dilakukan dengan Hiswana Migas DPC Sumatera Utara, selaku asosiasi pelaku usaha yang memiliki peran sebagai wadah komunikasi dengan Pertamina Persero dan Sub-holding Pertamina sekaligus sebagai operator pangkalan yang membawahi wilayah Kabupaten Asahan, Tanjung Balai dan Kabupaten Humbang Hasundutan.
Dari Hiswanamigas DPC Sumut dihadiri langsung Ketua Haris Razali didampingi jajarannya antara lain M. Darma, Muhammad Suwandi, Indah Sari dan Fitri Karo.
Dalam diskusinya, Ridho Pamungkas selaku Kepala Kantor Wilayah I mengatakan, memang penyediaan dan pendistribusian LPG sudah ada aturannya berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG.
Namun fakta di lapangan di beberapa daerah terjadi kelangkaan dan menyebabkan harga jual di konsumen di atas HET. Hal tersebut dapat menjadi salah satu penyumbang inflasi di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.
“Dari data yang kami peroleh dari Pertamina, realisasi penyaluran LPG 3 kg di Kota Medan dan Deli Serdang mengalami penurunan dari bulan Mei ke bulan Juni, dimana justru di bulan Juni, permintaan masyarakat sedang tinggi karena adanya libur Idul Adha, ini yang disinyalir menjadi penyebab terjadinya kelangkaan dan panic buying,” ujar Ridho.
Ketua Hiswanamigas Sumut, Haris Razali menyampaikan bahwa isu kelangkaan LPG 3 Kilogram berawal dari kelangkaan yang hanya dialami di beberapa Kecamatan di Kota Medan, terutama yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang.
“Di Kota Medan terdapat 1.300 pangkalan dan 40 persen pangkalan stoknya kosong dan hanya terjadi di beberapa kecamatan tertentu, namun isu tersebut tersebar cepat lewat media. Akibatnya terjadi panic buying sehingga masyarakat yang biasanya memiliki tabung cadangan, mengisi full seluruh tabung miliknya. Disamping itu, masih ditemukan adanya indikasi LPG 3 Kilogram yang dioplos menjadi LPG 5 Kilogram dan 12 Kilogram,” ujar Haris.
Dirinya juga menambahkan bahwa berdasarkan monitoring lapangan yang telah dilakukan oleh Hiswanamigas hingga saat ini, sudah dapat dipastikan bahwa stok LPG 3 Kilogram di pangkalan sudah tersedia dimana kuota yang diberikan oleh Pertamina saat ini mencapai 108 persen artinya sudah overlap sebesar 8 persen.
”Dampak kelangkaan yang dirasakan hingga saat ini salah satunya karena belum diimplementasikannya subsidi tepat sasaran. Sudah ada aturan peruntukan subsidi dari pangkalan, yakni 80% untuk masyarakat dan 20% untuk pedagang eceran, namun pelaksanaan di lapangan sulit dilaksanakan. Saya khawatir karena aturannya membuka celah penyelewengan, nantinya agen atau pangkalan yang harus menanggung sanksinya, ” ungkap Haris.
Menutup diskusi, sejalan dengan hasil diskusi, Ridho meminta masyarakat tidak perlu panik lagi sebab ketersediaan gas di pangkalan sudah kembali normal, selain itu mengimbau kepada masyarakat yang menemukan ada penyalahgunaan penyaluran gas bersubsidi ini untuk melaporkan kepada aparat, Pertamina atau Hiswanamigas,” imbuhnya. (SC-Rel/ndo)
