Sumutcyber.com, Medan – Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumut HM. Nezar Djoeli sangat menyesalkan rapat ‘gelap’ yang dilakukan Komisi D DPRD Sumut dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat gelap yang dimaksud Nezar Djoeli ini adalah rapat dengar pendapat (RDP) yang dilakukan secara tertutup dan tidak boleh diliput wartawan.
Dia menduga ada sesuatu yang sangat urgent dalam pembahasan tersebut menyangkut dana aspirasi yang telah dituangkan di dalam buku APBD, sehingga hal ini tidak boleh diketahui oleh kawan kawan media dalam rapat tersebut.
“Eksekutif dan legislatif jangan sembunyi di tempat yang terang dalam membahas APBD. Terkait dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebenarnya tidak masalah sepanjang metode penganggaran dan penggunaannya tepat sasaran di mulai saat hasil Pokir, masuk ke e-planning di Bappeda, masuk di ebudgeting dalam pagu indikatif, dan sudah tentu harus melalui Musrembang dari mulai kota sampai propinsi. Dalam pelaksanaannya tidak ada kepentingan transaksaksional atas dana aspirasi tersebut,” tegas Nezar yang juga mantan Sekretaris dan Wakil Sekretaris Komisi D di 2014-2019, Kamis (4/3/2021).
Seperti yang dijelaskan oleh Korsupgah KPK beberapa waktu lalu dan nezar menduga ketika komisi D rapat tidak boleh wartawan masuk maka hal ini ada sesuatu yang sifatnya menyangkut dana aspirasi tersebut. “Karena semua itu di mulai dari perencanaan dan kekuasaan,” tegasnya saat ditanya wartawan di sela-sela kesibukannya memimpin PSI Sumut.
Nezar juga menyarankan, dana aspirasi itu sebaiknya tidak tertuang jelas di dalam buku APBD atas kepentingan personal masing-masing dewan sehingga di kumulatifkan dalam jumlah glondongan.
“Tetapi buatlah sebagai kepentingan seluruh anggota atas perwakilan daerah pemilihan anggota dewan lintas partai sebagai bentuk pembangunan di daerah mereka masing masing sehingga rakyat dapat merasakan manfaat dari hadirnya legislator di daerah mereka,” sarannya. (SC03)
