Sumutcyber.com, Langkat – Putra selaku kontraktor dan juga ketua Askonas salasatu asosiasi yang ada di Kabupten Langkat berikan klarifikasi terkait rekanan (kontraktor) di Kabupaten Langkat dan luar kabupaten saat hadir untuk verifikasi berkas di ruangan unit layanan pengadaan (ULP) Kantor Bupati Langkat pada 9 dan 12 September 2022 kemarin.
“Hadirnya puluhan rekanan (kontraktor) yang berdomisili di Kabupaten Langkat beberapa waktu silam tidak ada yang mengkoordinir maupun paksaan dari pihak lain,” katanya kepada media, Rabu (14/9/2022).
Dalam keterangannya, Putra juga mengatakan, kehadiran puluhan rekanan dari Asosiasi kami ke salasatu ruangan Kantor Bupati Langkat itu spontanitas untuk melakukan pembuktian berkas. Dan biasanya, sebelum melakukan pembuktian berkas melakukan ‘lobi-lobi’ terhadap sesama kontraktor.
“Kami hadir ke salahsatu ruangan ULP yang berada di Kantor Bupati Langkat itu, untuk melakukan pembuktian berkas dan spontanitas dan tanpa ada yang mengkordinir mapun paksaan dari pihak lain,” ucapnya.
Putra juga menyampaikan, masing-masing anggota dari asosiasi datang dan membicarakan terkait tendar tahun ini.
Ketika awak media menanyakan adanya kerumunan dan keributan suara di ruangan baik di luar ruangan, Putra menjawab, “Hanya kericuhan suara saja dan kesalapahaman saat melihat berkas, tidak ada kekerasan fisik saat itu, kami hanya ingin mengetahui berkas dari rekanan saja,” ujarnya sembari berharap kepada pemerintahan yang terkait, agar rekanan di Langkat bisa utamakan.
Ditempat yang sama, M. Faisal Hasibuan yang juga ketua Aspekindo di Kabupaten Langkat mengatakan, hadirnya para rekanan di Kantor Bupati beberapa waktu lalu spontanitas untuk melakukan pembuktian berkas dan tidak unsur -unsur premanisme.
“Tidak ada unsur premanisme dan tidak yang mengkordinir untuk para rekanan (kontraktor) yang hadir disana saat itu. Semua sesuai dengan asosiasinya masing-masing,” singkat Faisal
“Kami tidak ingin diberi ‘upah’ untuk mundur, ditambah lagi jika dimenangkan oleh pihak luar dengan tawaran rendah. Kita berharap tegakan saja asas equality before the law, kesamaan dimata hukum. Kenapa di Papua bisa diberikan hak istiemawa, dengan putra daerah yang mengerjakan paket-paket proyek tersebut,” harap Arbi. (SC-TPA)
