Sumutcyber.com, Medan – Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik ST MH (Gerindra) mengaku pentingnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait maraknya bangunan bermasalah di Kota Medan.
RDP dilakukan dinilai perlu guna meningkatkan kolaborasi antar perangkat pejabat Pemko Medan dalam pengawasan agar retribusi pengurusan izin bangunan dapat maksimal.
Seperti RPD yang dilaksanakan, Senin (12/6/2023) di ruang komisi IV. RDP menghadirkan sejumlah OPD Pemko Medan, Kepling, pihak Kelurahan, Kecamatan dan pemilik bangunan.
Menurut Haris Kelana Damanik kepada wartawan, RDP dinilai penting guna meningkatkan kolaborasi pengawasan sekaligus mencari solusi. “Saat ini kurang pengawasan bangunan bermasalah sehingga sangat minim PAD. Kita lihat masih banyak bangunan berdiri kendati bermasalah,” ujar Haris.
Untuk itu, Haris menekankan kepada pejabat Pemko Medan mulai dari Kepling, pihak Kelurahan, Kecamatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan supaya meningkatkan kolaborasi melakukan pengawasan bangunan bermasalah. Sehingga perolehan retribusi dari perizinan pendirian bangunan lebih maksimal.
“Kita prediksi sumber PAD dari perizinan bangunan banyak kebocoran. Maka sangat perlu ditingkatkan pengawasan. Dalam RDP dapat kita mencari apa masalah dan upaya,” sebut Haris Kelana Damanik. (SC-Ndo)
