Medan – Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara (Sumut), Ihwan Ritonga SE MM, membantah keras pernyataan Menteri Keuangan yang menyebut dana sebesar Rp3,1 triliun milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengendap di bank daerah.
Menurut Ihwan, dana sebesar itu bukan seluruhnya milik Pemprovsu. Hal tersebut disampaikan Ihwan bersama Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut, Benny Hariyanto Sihotang, usai Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Direksi Bank Sumut di gedung dewan, Rabu (22/10/2025).
Benny menjelaskan, berdasarkan klarifikasi dengan BKAD dan pihak Bank Sumut, jumlah dana atas nama Pemprovsu yang tersimpan di bank hanya sekitar Rp960 miliar. Angka tersebut kemudian meningkat menjadi lebih dari Rp1 triliun karena adanya pemasukan dari pajak kendaraan bermotor. Seluruh dana itu, kata Benny, disimpan dalam bentuk giro, bukan deposito.
“Kami memastikan dan mengkonfirmasi langsung ke Bank Sumut dan BKAD. Saat ini dana Pemprovsu yang tersimpan hanya sekitar Rp1 triliun lebih dalam bentuk giro, bukan deposito. Jadi tidak benar kalau dikatakan dana Rp3,1 triliun itu seluruhnya milik Pemprovsu,” jelas Benny.
Ia menduga, angka Rp3,1 triliun yang disampaikan Menteri Keuangan diambil dari data Bank Indonesia (BI), yang merupakan akumulasi simpanan seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kalau data itu ditarik dari BI, memang bisa saja tertulis ‘Provinsi Sumatera Utara’, padahal di dalamnya termasuk dana milik Pemkab atau Pemko seperti Medan, Deli Serdang, dan lainnya,” ujar Benny.
Menanggapi isu bahwa dana pemerintah disimpan dalam bentuk deposito untuk mencari bunga, Benny menegaskan Fraksi Gerindra akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan menolak praktik tersebut.
“Kalau pun ada dana disimpan dalam deposito, tentu kami akan mempertanyakan. Pemerintah daerah bukan tempat mencari bunga. Uang itu harus segera digunakan untuk pelayanan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Fraksi Gerindra meminta BKAD memaparkan secara terbuka kondisi kas daerah dan simpanan pemerintah di depan forum Banggar.
“Kami sudah minta data secara terbuka dan diklarifikasi langsung oleh pihak Bank Sumut. Fungsi pengawasan tetap kami jalankan agar pengelolaan keuangan daerah transparan dan tepat guna,” pungkas Benny. (SC03)
