Medan – Website resmi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) (sekretariatdprd.sumutprov.go.id/) menjadi sorotan karena dinilai belum maksimal menyajikan informasi mengenai kegiatan dan kinerja para wakil rakyat di DPRD Sumut.
Pasalnya, informasi mengenai kegiatan DPRD yang dipublikasikan melalui situs resmi Sekretariat DPRD Sumut terpantau sangat minim. Bahkan, publikasi kegiatan dewan yang tercantum dalam laman tersebut terakhir terlihat pada 27 Agustus 2026.
Pada tanggal tersebut, website Sekretariat DPRD Sumut memuat informasi mengenai Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Utara.
Dalam informasi itu disebutkan rapat paripurna membahas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 serta penyampaian Ranperda usul inisiatif DPRD Sumut mengenai perubahan atas Perda Sumut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
Namun, informasi yang disajikan sebatas menjelaskan agenda dan siapa saja pimpinan serta anggota DPRD yang hadir. Tidak dijelaskan lebih jauh mengenai hasil rapat, poin-poin pandangan fraksi, tanggapan DPRD, maupun perkembangan pembahasan yang penting diketahui masyarakat.
Padahal, sebagai kanal informasi resmi Sekretariat DPRD Sumut, situs tersebut semestinya menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai aktivitas kelembagaan DPRD, mulai dari rapat paripurna, rapat komisi, rapat Badan Anggaran, rapat Badan Musyawarah, kunjungan kerja, reses, hingga berbagai pembahasan kebijakan dan aspirasi masyarakat.
Namun, berdasarkan penelusuran pada situs resmi Sekretariat DPRD Sumut, publikasi yang muncul justru cukup banyak menampilkan aktivitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk kegiatan Gubernur maupun Wakil Gubernur.
Sejumlah berita yang dipublikasikan antara lain kegiatan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menghadiri Rakernas APEKSI, kegiatan Gubernur terkait penguatan ekosistem keuangan syariah, hingga kegiatan Wakil Gubernur Surya dalam berbagai agenda pemerintahan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai porsi dan arah pengelolaan informasi pada website yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Sumut.
Sebab, keberadaan DPRD sebagai lembaga legislatif daerah juga memiliki aktivitas yang tidak kalah penting untuk diketahui masyarakat. Terlebih DPRD merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan.
Masyarakat tentu membutuhkan informasi mengenai apa yang sedang dikerjakan wakil mereka, termasuk agenda rapat, pembahasan anggaran, hasil kunjungan kerja, aspirasi masyarakat yang diterima anggota dewan serta tindak lanjutnya.
Ironisnya, ketika kanal resmi Sekretariat DPRD justru lebih banyak menyajikan aktivitas kepala daerah, informasi mengenai aktivitas anggota dewan berpotensi tenggelam dan sulit diakses masyarakat.
Padahal, transparansi informasi bukan hanya menyangkut keberadaan sebuah website, tetapi juga bagaimana kanal tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang relevan dengan lembaga yang menjadi tanggung jawabnya.
Sekretariat DPRD Sumut sendiri memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Dalam keterangan yang pernah disampaikan Setwan Sumut, sekretariat memastikan penyelenggaraan sidang, rapat dan berbagai kegiatan kedewanan berjalan sesuai ketentuan.
Karena itu, pengelolaan website Sekretariat DPRD Sumut dinilai perlu dievaluasi, khususnya dalam hal keseimbangan pemberitaan.
Informasi mengenai kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur tentu tetap dapat dipublikasikan apabila berkaitan dengan agenda DPRD. Namun, publikasi tersebut idealnya tidak menggeser porsi informasi mengenai kegiatan DPRD itu sendiri.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana wakil rakyat mereka bekerja, apa yang dibahas dalam rapat, bagaimana proses pengawasan terhadap pemerintah daerah dilakukan serta sejauh mana aspirasi masyarakat diperjuangkan.
Dengan demikian, website Sekretariat DPRD Sumut diharapkan tidak sekadar menjadi etalase informasi pemerintahan, tetapi benar-benar menjadi kanal informasi publik mengenai aktivitas dan kinerja DPRD Sumatera Utara.
Kabag Persidangan DPRD Sumut Luthfi Solin menyampaikan Terima kasih atas masukan dan menjadi perbaikan ke depan. “Siap Trima kasih bang masukannya untuk perbaikan kedepan,”(SC03)
