Pakpak Bharat – Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan “Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dewan Smart City” guna mengukur dan mengevaluasi pengembangan Smart City di Kabupaten Pakpak Bharat, yang telah ditetapkan sebagai salah satu peserta penyusunan MasterPlan Smart City sejak tahun 2022 lalu.
Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan Berutu, S.Pd, MM, saat membuka kegiatan ini, menguraikan beberapa tantangan dan peluang pengembangan Smart City di Kabupaten Pakpak Bharat.
“Kita saat ini masih terjebak pada skema rutinitas, di mana ketersediaan anggaran pada APBD menjadi penunjang utama (tanpa APBD, tidak ada Smart City), padahal sebenarnya Smart City dapat melibatkan stakeholder di luar Pemerintah, seperti dalam bentuk CSR. Selain itu, terdapat kendala seperti kurangnya ketersediaan SDM teknis yang mumpuni, ketersediaan infrastruktur TIK yang tidak merata, serta kurangnya komitmen Pemimpin Daerah. Namun begitu, telah tersedia Peraturan Bupati tentang masterplan Smart City sebagai payung hukum sehingga mempermudah koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan dan mengevaluasi program-program smart city,” jelas Jalan Berutu dalam sambutannya.
Smart City merupakan wilayah yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Gerakan Smart City diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sejak tahun 2017 dengan mengikutsertakan Kabupaten/Kota dalam kegiatan penyusunan MasterPlan Smart City yang diharapkan menjadi role model pelaksanaan kota pintar bagi daerah-daerah lain. Kabupaten Pakpak Bharat terpilih menjadi salah satu peserta penyusunan MasterPlan Smart City sejak tahun 2022. (SC-Dem)
