Bupati Pakpak Bharat Luncurkan Tema Pembangunan 2022

Sumutcyber.com, Pakpak Bharat – Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumangor meluncurkan Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat di Gedung Bale Sada Arih, Kompleks Panorama Indah Sindeka, Salak, Selasa (31/1/2022).

Peluncuran Tema Pembanguan Kabupaten Pakpak Bharat ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Pakpak Bharat bersama
Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd, Plh. Sekretaris Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM dan sejumlah tamu lainnya turut hadir dalam acara ini.

Bacaan Lainnya

Tema Pembangunan ini kita susun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pakpak Bharat tahun 2021-2026 yang telah kita sahkan terdahulu.

Sasaran pembangunan tahun 2022 ini kita arahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup saran makro ekonomi khususnya pemulihan ekonomi yang terdampak covid 19, ungkap Franc.

Arah kebijakan yang akan kita tempuh pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 akan kita laksanakan melalui tiga periotitas utama pembangunan yaitu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pertanian penunjang ekonomi lokal, dan peningkatan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik, terang Bupati kemudian.

“Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Pertanian” menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2022 ini.

Acara ini juga dirangkai dengan penandatangan Ketetapan Kinerja dan penyerahan dokumen DPA bagi seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan para Camat se Kabupaten Pakpak Bharat.

Bupati berpesan agar Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani harus dipedomani dan dilaksanakan bersama.

“Saya mengharapkan agara dokumen perjanjian kinerja tersebut menjadi pedoman dan target kinerja yang harus dicapai pada tahun ini, bahwa perjanjian kinerja ini harus menjadi komitmen dan kesepakatan antara Bupati dengan Pinpinan OPD atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan, menjadi tolok ukur kinerja dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi atas keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Prangkat Daerah,” ucap bupati. (SC-Dem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *