Sumutcyber.com, Medan – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (16/3/2021) sore.
Dalam LKPj tersebut terungkap, jumlah penduduk miskin berdasarkan hasil Sensus September 2020, jumlahnya di Sumut mencapai 1,356 juta jiwa atau 9,14% dari total jumlah penduduk (14,8 juta jiwa). Angka ini naik 0,39% dari tahun sebelumnya sebesar 8,75% (1,283 juta jiwa).
Hal ini dikarenakan, kata Gubernur, pada tahun 2020 pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dengan menurunnya tingkat pendapatan menengah ke bawah. Sehingga menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk miskin.
Kemudian, Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan, ada tiga sektor lapangan usaha yakni pertanian, kehutanan dan perikanan, yang menjadi unggulan perekonomian Sumut, terutama di masa pandemi Covid-19 di tahun lalu.
Hadir para Rapat Paripurna tersebut Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama para wakil ketua dan anggota dewan. Sementara turut mendampingi Gubernur, Sekretaris Dewan Afifi Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kepala Balitbang Harianto Butarbutar, serta sejumlah pejabat lainnya.
Gubernur mengungkapkan kontribusi pertumbuhan ekonomi dari sektor lapangan usaha yakni pertanian, kehutanan dan perikanan yang berbasis desa (sebagian besar) menjadi unggulan dengan besaran 21,33%. Sementara sektor pendukung perekonomian daerah yang menjadi tumpuan mata pencaharian masyarakat adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 19,29%. Perdagangan dan reparasi mencapai 18,88%, usaha konstruksi 13,59%, real estate 5,2% serta usaha lainnya di bawah 5%.
Sementara pada porsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2020, Gubernur menjelaskan, Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp13,077 triliun, terealisasi sebesar Rp9,454 triliun. Angka ini mengalami penurunan karena dana perimbangan (dari pusat) yang ditargetkan Rp7,585 triliun lebih, hanya terealisasi Rp3,888 triliun lebih atau sekitar 51,2%.
Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sumut mengalami kenaikan dari target Rp5,434 triliun, realisasinya mencapai Rp5,528 triliun atau sekitar 101,72%. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah, tercapai Rp37,374 miliar atau 65,23% dari target Rp57,293 miliar. Disusul belanja daerah sebesar Rp12,671 triliun atau 95,91% dari target sebesar Rp13,212 triliun. Dengan laporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2020 sebesar Rp499,350 miliar.
“Selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya untuk pekerjaan umum, target jalan mantap pada 2020 sebesar 84,52% tidak dapat dicapai karena refocusing anggaran sehubungan terjadinya pandemi Covid-19,” jelas Edy Rahmayadi.
Selanjutnya jelas Edy, pertumbuhan rumah layak huni di Sumut meningkat dari sebelumnya di 2019 sebesar 93,18%, meningkat menjadi 95,77% di 2020. Dengan rincian pada prosesnya, menggunakan dana APBD, APBN, DAK dan dana CSR badan usaha.
Namun dari kondisi Covid-19, lanjut Gubernur, Sumut masih dapat berbuat untuk lebih baik. Yakni dengan menerima 16 penghargaan selama 2020 di antaranya, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut dari Kementerian Keuangan, Kaldera Toba masuk dalam Unesco Global Geopark (UGG), APPI 2020 karena berprestasi mendukung hilirisasi dan ekspor perkebunan dari Kementan, Penghargaan sebagai Sahabat Pers dari SPS Sumut, Golden Award dari PWI serta lainnya.
“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak. Mohon maaf bila belum dapat memuaskan, namun kita tetap berkomitmen untuk masa yang akan datang, pencapaian target kinerja ini akan menjadi perhatian,” sebutnya.
Usai menyampaikan LKPj, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut kemudian mengikuti Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Reses DPRD Sumut dari 12 Dapil. Turut disampaikan di antaranya persoalan perbaikan infrastruktur serta permohonan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat diberikan kembali untuk meringankan beban ekonomi warga. (SC03)
