Sumutcyber.com, Medan – Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting meminta kepada Kapoldasu yang baru Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak untuk segera membersihkan “mafia tanah” di Sumut, karena daerah ini merupakan gudangnya para mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat.
“Pak Kapoldasu yang baru diutus Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit ke Sumut untuk membersihkan para mafia tanah yang kerap mengganggu ketentraman masyarakat dan berinvestasi. Kita berharap dengan hadirnya Pak Simanjuntak, Sumut bersih dari para mafia,” ujar Baskami Ginting kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Menurut Baskami, sudah tiba waktunya para mafia tanah yang selama ini menguasai tanah-tanah rakyat, eks HGU (Hak Guna Usaha) PTPN maupun pihak swasta diberantas habis, untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jangan lagi dibiarkan para mafia yang seolah-olah “menguasai” pemerintahan.
“Mafia tanah yang harus diberantas mulai dari korporasi, broker tanah, makelar, termasuk oknum jual beli kawasan hutan, penyandang dana hingga oknum aparat pemerintah,” tandasnya sembari menambahkan pemberantasan mafia tanah ini sebaiknya jadi program prioritas Kapoldasu menuju Polri Presisi atau pemolisian prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan.
Apalagi program tersebut, tambah Baskami, merupakan perintah Presiden Jokowi kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya di tingkat Polda dan Polres untuk menumpas mafia tanah, sebagai bukti pemerintah hadir menuntaskan masalah masyarakat terkait hak kepemilikan tanah, sehingga semua pihak wajib mendukungnya di lapangan.
Berkaitan dengan itu, politisi PDI Perjuangan Sumut ini, Satgas Mafia Tanah yang sudah dibentuk jajaran Polda seluruh Indonesia, sudah saatnya bergerak “menggilas” praktik-praktik mafia tanah di daerah dan memproses hukum para pelakunya, karena sangat meresahkan serta merusak ekonomi masyarakat.
“Kita memperoleh informasi, Satgas Mafia Tanah ini akan bekerja sama dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dalam menjalankan tugasnya,” ujar Baskami sembari mengusulkan agar tim dari BPN yang ikut didalamnya hendaknya benar-benar bersih alias tidak terkontaminasi dengan mafia tanah.
“Sekali lagi kita berharap kepada Pak Kapoldasu yang baru agar tidak ragu mengusut tuntas kasus-kasus mafia tanah di daerah ini, karena hal itu sejalan dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo yang fokus untuk memberantas praktik mafia tanah di Indonesia,” ujar Baskami. (SC03)
