Sumutcyber.com, Medan – DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Prov. Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses II tahun Sidang IV 2022-2023 dan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun anggaran 2022, Rabu (29/3/2023).
Sidang paripurna itu dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting bersama empat pimpinan dewan lainnya yakni Harun Mustafa Nasution, Irham Buana Nasution, Rahmansyah Sibarani dan Misno Adisyah Putra, ara anggota DPRD Sumut, Sekdaparov Sumut Arief S Trinugroho. Turut mendampingi Kadis Pendidikan Sumut Asren Nasution, Kadis Kominfo Sumut Ilyas Sitorus, Kabiro Kesra Setdaprov Muhammad Rahmadani Lubis, serta sejumlah pejabat lainnya.
Dihadapan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, seluruh laporan hasil reses anggota dewan dari seluruh daerah pemilihan (Dapil) yang ada telah disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan utama bagi Pemprov Sumut. Terutama yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik serta upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor.
Seperti Laporan hasil reses Dapil Sumut IX yang terdiri dari Koordinator Rahmansyah Sibarani, Ketua Irwan Simamora, Sekretaris Tangkas Manimpan L Tobing, sedangkan anggota Pintor Sitorus, Viktor Silaen, Pantur Banjarnahor, Jubel Tambunan, Tuani Lumban Tobing dan Jonius TP. Hutabarat.
Dalam laporannya, mereka meminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar mengalokasikan dana pada R.APBD Prov. SU TA. 2024 untuk :
Pembangunan kembali Tempat Pelelangan Ikan milik Dinas Kelautan & Perikanan Provsu yang terletak di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah,
Pembangunan sungai Aek Sirahar di Desa Sigambo-gambo Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Pembangunan bendungan atau bronjong di sungai Aek Sirahar Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
Kemudian, mengalokasikan dana Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) di Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2024 agar diprioritaskan lebih banyak; Perbaikan jalan Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Tapanuli Tengah yang sudah rusak serta diprioritaskan pada tahun 2024; bantuan rumah ibadah lebih banyak di Kabupaten Tapanuli Tengah serta diprioritaskan pada tahun 2024; pembangunan ruang kelas SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
Lalu, penambahan tenaga guru PNS di SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga; memperhatikan kesejahteraan untuk Guru Honorer di SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga; bantuan alat Komputer SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga.
Pembangunan renovasi sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga; pembangunan ruangan kelas Komputer SMK Negeri dan SMA Negeri di sekabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga pada tahun 2024.
Selain Dapil IX, DPRD Sumut Daerah Pemilihan Sumut VII yakni KAB. Tapsel, Kota Padang Sidempuan, Kab. Madina, Kab. Paluta Dan Kab. Palas juga menyampaikan laporan hasil reses. Mereka yakni Koordinator H. Harun Mustafa Nasution, Ketua Parsaulian Tambunan Sekretaris H. Fahrizal Efendi Nasution, Anggota Drs. H. Syahrul Efendi Siregar, Rahmat Rayyan Nasution, Drs. Syamsul Qamar, H. A. Yasyir Ridho Loebis, Abdul Rahim Siregar, Ahmad Fauzan dan H. Tondi Roni Tua.
Dari hasil pelaksanaan kegiatan reses yang dilaksanakan dari 2 Maret s.d 11 Maret 2023 di Daerah Pemilihan Sumut VII, mereka menyimpulkan
1. Mengenai pembangunan di Daerah Pemilihan Sumut VII Tim Reses menyaksikan secara langsung dan menilai perlu adanya sentuhan secara serius dari Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota agar terus dapat mengalokasikan dana untuk bantuan rumah-rumah ibadah dan Sekolah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam lampiran laporan reses ini.
2. Pembangunan insfrasturktur jalan adalah salah satu mempercepat roda perekonomian masyarakat baik antar desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota termasuk Provinsi. Dalam pembangunan infrastruktur di Daerah Pemilihan Sumut VII meliputi wilayah Tapanuli Bagian Selatan terlihat tidak merata dan tidak seimbang, oleh karena itu pada Reses II Tahun Sidang IV 2022-2023 ini hampir semua masyarakat mengeluhkan dan akhirnya mengusulkan perbaikan jalan Provinsi maupun jalan kabupaten yang masih bisa diupayakan provinsi melalui bantuan keuangan sesuai yang diusulkan dalam lampiran laporan ini kiranya dapat ditindak lanjuti.
3. Diminta kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar dapat mengalokasikan dana bantuan pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan untuk kelompok tani/kelompok masyarakat baik berupa alat-alat pertanian, bibit pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
4. Untuk mendukung program Ketahanan Pangan Nasional dan upaya peningkatan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat khususnya petani, diminta kepada Pemerintah baik pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar dapat berperan aktif melaksanakan perbaikan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta melakukan pemberdayaan masyarakat petani pemakai air yang ada di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan. Kemudian diminta kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar berkordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Dirjen SDA Kementerian PUPR terkait jebolnya Saluran Induk Irigasi Batang Angkola yang ada di Desa Aek Badak Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan agar segera diperbaiki, karena sangat berpengaruh kepada ribuan hektar sawah yang ada di beberapa Kecamatan Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan terancam gagal tanam, sementara sebagaimana kita ketahui daerah tersebut merupakan salah satu daerah penyumbang padi terbesar untuk masyarakat Sumatera Utara.
5. Diminta kepada Pemerintah agar meninjau kembali mengenai pembagian lokasi dari setiap agen pupuk yang ada di daerah, termasuk memeriksa aktif tidaknya ijin dan kedisiplinan penyalurannya sudah sesuai ketentuan atau tidak, karena keluhan masyarakat tani saat ini adalah pada saat musim tanam tiba ketersediaan pupuk sangat susah didapatkan.
6. Diminta kepada Instansi terkait agar kiranya memberikan sentuhan berupa pelatihan-pelatihan dan sosialisasi mengenai keterampilan kerja, budi daya pertanian, peternakan dan perkebunan bagi warga/kelompok masyarakat dan pemuda yang ada di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan.
7. Dalam rangka memberantas dan meminimalisir perjudian dan narkoba yang marak berkembang ditengah-tengah masyarakat khususnya di Wilayah Tapanuli Bagian Selatan. diharapkan peran aktif aparat penegak hukum untuk memberdayakan Naposo Nauli Bulung yang ada di tingkat desa dan melakukan operasi senyap pemberantasan narkoba dan perjudian ditengah-tengah masyarakat.
Apresiasi Reses DPRD Sumut
Menanggapi hal ini, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahamayadi mengakui masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat yang memerlukan kehadiran negara oleh penyelenggara pemerintahan, terutama tentang pembangunan, pelayanan publik serta kesejahteraan. Karena itu, ia mengapresiasi tugas reses anggota dewan yang menampung dan mentabulasi masukan atau aspirasi rakyat.
Pada jawaban tersebut, Gubernur mengatakan bahwa setiap aspirasi yang telah dihimpun oleh semua anggota dewan di 12 daerah pemilihan (Dapil) menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bisa diwujudkan. Dengan mendasari pada skala prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Aspirasi yang disampaikan merupakan kewajiban kita untuk menindaklanjutinya, karena hal tersebut berupakan kebutuhan masyarakat. Tentunya apa yang telah diusulkan akan dinantikan realisasinya,. Untuk kemudian dimasukkan ke dalam rencana belanja daerah, terkait pelaksanaan program kegiatan,” sebut Gubernur.
Selain itu, lanjut Gubernur, reses juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk bahan evaluasi dan pengawasan, mana saja yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Dengan demikian, butuh peran saling sinergi guna mencapai hasil yang optimal di masa yang akan datang, dengan mengukur sejauh mana keberhasilan program pembangunan.
“Untuk menilai apakah program pembangunan itu tepat sasaran dan berhasil guna bagi masyarakat, untuk perbaikan kesejahteraannya. Di samping menyerap aspirasi, tentunya para anggota dewan dalam melaksanakan resen juga menyampaikan penjelasan dan sosialisasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Untuk itu kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas inisiatif tersebut,” jelas Gubernur.
Sementara dalam menyampaikan bahwa seluruh laporan hasil reses anggota dewan dari seluruh dapil yang ada telah disampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan utama bagi Pemprov Sumut. Terutama yang berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur, pelayanan publik serta upaya mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dari berbagai sektor.
LKPj Gubernur
Acara dilanjutkan dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, akhir tahun anggaran 2022.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus berupaya dalam meningkatkan sistem administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Berbagai program yang telah dijalankan memberikan pencapaian yang penting dan memperoleh penghargaan baik pada tingkat regional maupun nasional pada tahun 2022.
Adapun Capaian yang diperoleh selama periode 2022 sebanyak 14 penghargaan, di antaranya Penghargaan gerakan ekonomi kreatif nasional (Gekrafs) oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Indeks pencegahan korupsi tertinggi dari Komisi Pemberantasan Korupsi dengan kategori pemerintah daerah dengan sektor indeks monitoring, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI karena dinilai telah berhasil atas implementasi rencana aksi dalam laporan keuangan tahun anggaran 2021 dengan total raihan 8 kali secara berturut dari tahun 2014.
Serta berbagai penghargaan lainnya seperti Growing Indonesian’s Digital Ecosystem untuk pelayanan terbaik, Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Penghargaan atas komitmen pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN), Penghargaan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan (P.21), anugerah KPAI 2022 atas komitmen terhadap perlindungan anak, Anugerah Meritokrasi yang kedua setelah 2021, Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi, Kepatuhan Pelayanan Publik dari Ombudsman, dan lainnya.
“Penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2019-2023, telah dijalankan sesuai dengan rencana kerja setiap tahunnya, dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2019-2023 yang menjadi pedoman dalam menyusun program dan kegiatan di masing-masing perangkat daerah untuk mewujudkan visi Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat,” jelasnya.
Untuk laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) periode 2022 Gubernur menyampaikan besaran pendapatan tahun tersebut sebesar 101,1%, dimana dari target Rp12.459.352.172.672, realisasinya sebesar Rp12.596.009.416.643. Hal ini berbeda dengan periode 2020 yang cenderung mengalami penurunan akibat bencana Covid-19 yang melanda dunia. Namun mulai meningkat sejak 2021 dan 2022, melalui program pemulihan ekonomi.
Kemudian belanja daerah yang dialokasikan sebesar Rp13.395.006.196.440, terealisasi sebesar Rp12.506.831.309.685 atau 93,37%, dimana arahnya masih dalam upaya pemulihan ekonomi dampak Covid-19, disamping prioritas pembangunan yang telah ditetapkan di Sumatera Utara dengan kondisi jumlah penduduk mencapai 15.115.206 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk tahun 2021-2022 sebesar 1,21%.
“Selanjutnya kami laporkan indikator makro pembangunan provinsi sumatera utara kurun waktu 2019- 2023. Pertumbuhan ekonomi secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2022 tumbuh sebesar 4,73%, meningkat dibanding capaian tahun 2021 sebesar 2,61%. Bahwa pertumbuhan ekonomi ini cukup lumayan karena kondisi perekonomian masih terasa dampak Covid-19, sehingga pencapaian normal di berbagai sektor masih terasa lambat,” lanjut Gubernur.
Selanjutnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 sebanyak 1.262.090 jiwa atau sebesar 8,33% dari total penduduk Sumatera Utara. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada September 2021 sebanyak 1.273.070 jiwa atau sebesar 8,49% dari total penduduk.
“Terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 10.980 jiwa pada periode september 2021- september 2022, dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,16 poin. Pencapaian ini merupakan hasil kerjasama semua pihak baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang menjalankan program pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial, bantuan langsung tunai serta intervensi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat,” jelasnya lagi.
Setelah menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan urusan pemerintah daerah seperti pendidikan dan kesehatan, Gubernur mengatakan bahwa persentase panjang jalan provinsi dalam keadaan mantap pada tahun 2021 sebesar 76,37%, mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 80,57%. Termasuk pembangunan jembatan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2022 sebesar 84,15%, dengan kondisi keadaan yang sama pada akhir tahun 2021 sebesar 84,15%. Begitu juga dengan persentase pembinaan cabang olahraga pada tahun 2021 sebesar 92%, pada tahun 2022 naik sebesar 96,87%.
“Selanjutnya kami sampaikan capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2021 sebanyak 420.419,65 ton, pada tahun 2022 produksi perikanan tangkap sebanyak 449.571,7 ton. Dengan demikian terjadi peningkatan produksi perikanan tangkap di provinsi sumatera utara tahun 2022,” tambahnya.
Selain itu, urusan pertanian yang masih dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, Gubernur menyampaikan data produksi padi pada tahun 2022 sebesar 3.986.057 ton, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 3.906.872 ton. Jumlah produktivitas padi pada tahun 2022 sebesar 5,36 ton/hektare, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,20 ton/hektare.
“Beberapa hal yang telah disampaikan diatas, baik yang mampu direalisasikan sesuai target maupun yang belum memuaskan, merupakan akumulasi kerja keras semua pihak, mulai dari proses perencanaan, penganggaran maupun implementasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengawasan dari semua lembaga fungsional dan masyarakat. Untuk kedepan, perlu diantisipasi beberapa kerja besar, antara lain pemilihan kepala daerah dan tuan rumah pekan olah raga nasional (PON),” sebut Gubernur.
Sebagai penutup, Gubernur menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf bila kinerja yang diperoleh selama masa jabatan lima tahun belum dapat memuaskan semua pihak, mengingat LKPj kali ini adalah yang terakhir di periode kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, yang akan berakhir September mendatang.
Usai penyampaian LKPj, selanjutnya pimpinan sidang Rahmansyah Sibarani menyampaikan terima kasih atas laporan Gubernur tersebut dan akan mengagendakan rapat selanjutnya guna membahas sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan. Rapat tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen LKPj Gubernur Sumataera Utara, Akhir Tahun Anggaran 2022 kepada pimpinan dewan. (SC03)
