Sumutcyber.com, Medan – Pemerintah menyampaikan, pernyataan akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 jadi endemik. Salah satu caranya dengan meningkatkan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.
“Pemerintah gencarkan vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu langkah persiapan transisi pandemi Covid-19 menjadi endemik,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy beberapa waktu lalu. Pandemi dan endemik menjadi ukuran dari tingkat keparahan penyebaran penyakit.
Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), dr Tuahman Franciscus Purba memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat yang akan melaksanakan masa transisi Pandemi Corona Virus Diaseas 2019 (Covid 19) ke endemi.
“Kita sangat apresiasi langkah yang diambil pemerintah untuk menerapkan massa transisi. Namun ada beberapa hal ini harus dilakukan pemerintah, sehingga dalam penerapannya bisa berjalan dengan baik,” katanya kepada wartawan melalui seluler, Rabu (15/9/2021).
Langkah pertama yang harus diambil, menurut Tuahman, yakni memastikan seluruh warga sudah disuntik vaksin minimal tahap pertama. Hal ini dianggap sangat penting, karena sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin tahap pertama.
“Inikan menjadi persoalan juga, meskipun program vaksin terus berjalan disemua daerah. Kendala yang dihadapi adalah persoalan ketersedian vaksin yang minim. Sementara antusias masyarakat untuk divaksin sangat tinggi,” ujarnya.
Selain itu, lanjut Tuahman, langkah kedua yaitu, Dinas Kesehatan (Dinkes) provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebagai leading sektor harus turun ke bawah untuk mendata masyarakat yang belum disuntik vaksin. Sehingga diketahui jumlah total warga yang belum mendapatkan suntik vaksin tahap pertama dan kedua.
“Yang kemudian, diketahui nantinya berapa dosis vaksin yang dibutuhkan untuk setiap kabupaten/kota di Sumut,” paparnya.
“Saat ini kuota vaksin kita terus bertambah, awal pekan ini, Indonesia baru menerima 9,5 juta vaksin. Sekarang persoalannya Pemprovsu melalui Dinkes harus ‘jemput bola’ untuk mengambil vaksin ke Pusat dan setelah didistribusikan ke kabupaten/kota. Sehingga ketersediaan vaksin di daerah tercukupi dan daftar antri masyarakat yang sudah menumpuk bisa diselesaikan,” cetusnya seraya menambahkan Pandemi Covid 19 di negera kita ini jangan seperti fenomena Gunung es, baik dipermukaan, rusak dibawah.
Artinya, masih kata Politisi Senior Partai NasDem ini, penanganan Covid 19 di Indonesia yang mulai dari penerapan protokol kesehatan (Prokes) hingga program vaksinasi terlihat berjalan dengan baik, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluh belum disuntik vaksin.
“Bahkan ada yang sudah mendaftar 2 sampai 3 Minggu, sampai sekarang belum dipanggil untuk di suntik akibat ketersediaan vaksin,” cetusnya.
Tuahman juga mengungkapkan, persoalan ketersediaan vaksin yang sangat minim ini pernah dipertanyakan kepada Pemprovsu dalam hal ini Dinkes Sumut. Namun sampai sekarang eksekutif belum memberikan jawabannya termasuk persoalan data kasus Covid 19 yang dinilai amburadul dan jumlah masyarakat yang belum mendapatkan vaksin pertama dan kedua.
“Kita sangat menyayangkan sampai saat ini DPRD Sumut tidak pernah dilibatkan Oleh Pemprovsu untuk persoalan pengadaan vaksin. Sementara kami sebagai wakil rakyat juga bertanggungjawab dalam penanganan dan pengentasan kasus Covid 19. Selain itu, jika mereka mengajak kita untuk bekerjasama, maka melalui jalur politis kita bisa mempercepat ketersediaan vaksin,” ketus Tuahman.
“Saya tidak tahu bagaimana alurnya mengenai pendistribusian vaksin ini. Karena eksekutif tidak pernah bekerjasama dengan kita. Mereka jalan sendiri. Harusnya seluruh kepala daerah di Sumut harus menggenjot kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengoptimalkan pelaksanaan vaksin dan data masyarakat yang belum divaksin. Begitu juga dengan OPD, harus turun kebawah untuk mendata masyarakat yang belum divaksin. Intinya ‘jemput bola’,” pungkasnya. (SC03)
